YLKI Minta Subsidi Pertalite dan LPG 3 Kg Pakai Data Terpadu By Name By Address

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung langkah pemerintah dalam mengevaluasi serta memperketat penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan LPG 3 kg. 

Pengetatan skema penyaluran barang bersubsidi tersebut dinilai mendesak agar alokasi anggaran energi nasional dapat dinikmati secara tepat sasaran oleh kelompok masyarakat miskin.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Niti Emiliana menyatakan, perlindungan terhadap konsumen kelas menengah ke bawah harus menjadi prioritas utama pemerintah. 

Menurutnya, langkah pembenahan mekanisme distribusi energi fosil ini harus dipastikan mampu membentengi daya beli masyarakat rentan dari potensi salah sasaran yang selama ini masih kerap terjadi di lapangan.

"YLKI mendukung dengan adanya evaluasi berkala dan pengetatan penyaluran BBM dan LPG tepat sasaran dan tekendali. Konsumen rentan ekonomi menengah ke bawah yang berhak mendapatkan subsidi harus dilindungi," ujarnya kepada Kontan.co.id, Jumat (31/7/2026).

Baca Juga: Pemerintah Siapkan “Gas Baru” Pengganti LPG 3 Kg, Lebih Murah 30-40%

Niti menegaskan bahwa keberhasilan skema subsidi tertutup sangat bergantung pada keakuratan basis data penerima manfaat yang terintegrasi. Selain perbaikan data berbasis nama dan alamat secara berkala, pengawasan fisik di rantai distribusi tingkat bawah juga harus ditingkatkan guna mencegah praktik penyelewengan anggaran energi oleh pihak tidak berhak.

"Skema subsidi tepat sasaran harus didasari pada data terpadu dan terupdate by name by address. Namun tetap perlu ada pengawasan yang ketat di lapangan, serta terus melakukan evaluasi berkala dan update data guna menekan potensi kebocoran penyaluran dan kebucuran anggaran energi," tegasnya.

Baca Juga: LPG 3 Kg Wajib Pakai KTP dan Satu Harga Akan Diujicoba 6 Bulan Di Wilayah Ini

Penerapan aturan penyaluran yang lebih ketat diproyeksikan akan langsung mengubah peta konsumsi energi di tingkat masyarakat. Langkah sterilisasi ini akan memaksa kelompok masyarakat mampu beralih ke produk non-subsidi, sembari memberikan kepastian pasokan bagi konsumen ekonomi lemah selama masa transisi kebijakan berlangsung.

"Dampak langsung terhadap pola konsumsi masyarakat untuk pembersihan pada konsumen kelas atas. Perlindungan daya beli masyarakat rendan ekonomi menengah ke bawah dan penyesuaian transisi di tingkat bawah. Sehingga dalam penyesuaian skema baru nanti, tetap perlu dilakukan edukasi yang merata dan komprehensif kepada masyarakat," pungkasnya.

Baca Juga: Hanya 4 Golongan Masyarakat Ini yang Berhak Beli Gas Elpiji 3 Kg, Lainnya Dilarang

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News