kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.444.000   1.000   0,07%
  • USD/IDR 15.340   65,00   0,42%
  • IDX 7.832   19,65   0,25%
  • KOMPAS100 1.193   8,54   0,72%
  • LQ45 967   7,57   0,79%
  • ISSI 228   1,17   0,52%
  • IDX30 493   4,42   0,90%
  • IDXHIDIV20 594   3,60   0,61%
  • IDX80 136   1,13   0,84%
  • IDXV30 139   0,76   0,55%
  • IDXQ30 165   1,38   0,84%

Wapres Pimpin Tugas Perbaikan Kualitas LKPP


Kamis, 03 Juni 2010 / 16:10 WIB
Wapres Pimpin Tugas Perbaikan Kualitas LKPP


Reporter: Hans Henricus | Editor: Tri Adi

JAKARTA. Presiden Susilo Bamban Yudhoyono (SBY) menyambut baik hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2009 yang wajar dengan pengecualian. Lantas, Presiden pun ingin LKPP tahun 2010 bisa meningkat menjadi wajar tanpa pengecualian.

Karena itu, Presiden SBY menugasi Wakil Presiden Boediono untuk memimpin upaya perbaikan kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan. "Terutama yang berstatus disclaimer," ujar Presiden SBY dalam sambutan pengantar sebelum sidang kabinet paripurna, di kantor kepresidenan, Kamis (3/6).

Presiden juga mengungatkan kepada seluruj Kementerian/Lembaga yang sudah mendapat status wajar tanpa pengecualian agar berhati-hati agar tidak menurun. Sebab, kata Presiden, kalau menurun berarti kemunduran.

Di sisi lain, Presiden mengaku happy lantaran dari laporan BPK itu banyak Kementerian/Lembaga yang naik pangkat statusnya menjadi wajar dengan pengecualian maupun wajar tanpa pengecualian. Tapi, ada juga yang turun meski jumlahnya kecil. "Oleh karena itu saya tahu rapor saudara dan lakukan perbaikan dengan serius, terutama yang sekali lagi masih berstatus disclaimer," pinta Presiden kepada para menteri yang hadir dalam rapat kabinet.

Menurut Presiden, nanti setiap empat bulan dirinya akan menerima progress report perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat yang dikoordinasikan Wapres Boediono. "Agar betul-betul ada perbaikan yang nyata," kata Presiden

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar dengan pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2009. Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan kalau penilaian ini mengalami peningkatan

Hadi, menyebut sejumlah instansi yang mengalami peningkatan adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, Kepolisian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2009 ini jumlah Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian mengalami peningkatan menjadi 45 instansi. Pada tahun 2007 sebanyak 16 instansi dan tahun 2008 ada 35 instansi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management Principles (SCMP) Mastering Management and Strategic Leadership (MiniMBA 2024)

[X]
×