Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memimpin rapat terbatas tingkat menteri untuk percepatan penurunan stunting, Kamis (25/5).
Dalam pengantarnya, Wapres yang juga Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menyampaikan, bahwa tahun 2023 ini merupakan tahun ke-5 pelaksanaan percepatan penurunan stunting yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2018.
Tahun ini juga merupakan tahun ke-2 sejak diterbitkan Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Melihat perkembangan penanganannya, prevalensi stunting menunjukkan tren penurunan yang siginifikan.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting tahun 2022 adalah sebesar 21,6%.
Artinya, prevalensi stunting turun sebesar 9,2% dalam 4 tahun dari 30,8% pada tahun 2018.
Penurunan ini menurut Wapres adalah satu hal yag menggembirakan, namun Wapres juga mengingatkan bahwa target yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah menurunkan prevalensi stunting menjadi 14%.
"Itu artinya, kita harus menurunkan prevalensi stunting sebesar 7,6% dalam waktu yang tersisa," ujar Ma'ruf, Kamis (25/5).
Baca Juga: Wamenkes Minta IPMI Berperan Aktif Turunkan Angka Stunting di Indonesia
Ma'ruf mengakui hal itu menjadi tantangan bagi semua pihak untuk mencapainnya. Menurut Ma'ruf, kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah harus bisa mencari intervensi strategis apa yang bisa mendorong penurunan stunting lebih cepat dari capaian yang sudah dicapai sebelumnya.
"Sehingga kita bisa memastikan, target tahun 2024 bisa kita capai,” ujar Ma'ruf.
Wapres meminta seluruh stakeholder terkait untuk fokus dan mencari terobosan dalam mencapai mencapai target yang sudah ditetapkan. Ia meminta perbaikan program dilakukan mulai dari aspek perencanaan penganggaran, penguatan koordinasi dan pelaksanaan hingga pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.
Di sisi lain, Wapres juga meminta agar luasan cakupan intervensi penanganan dari para kader dibuat secara spesifik dan intensif.
“Para pelaku di lapangan, baik itu tim pendamping keluarga, kader pembangunan manusia, kader posyandu dan penggiat lainnya dioptimalkan perannya, ditingkatkan kapasitasnya dan diberikan dukungan yang optimal oleh semua pihak,” imbuh Wapres.
Sedangkan terkait dengan pelaksanaan percepatan penurunan stunting, Wapres memberi arahan agar Kementerian Dalam Negeri bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk mengembangkan instrumen khusus dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan, seperti halnya pelaksanaan program di tingkat desa.
Ia pun meminta seluruh hal tersebut untuk secara berkelanjutan dimonitor perkembangannya baik dari sisi pencapaian maupun kendala yang dihadapi.
“Data dan informasi yang disajikan harus up to date, sehingga kita tidak terlambat dalam mengambil langkah berikutnya,” ujar Wapres.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, melaporkan hasil pendampingan terpadu di 12 provinsi prioritas dan road show di 34 provinsi yang telah dilakukan oleh Kemenko PMK bersama dengan K/L lainnya.
Dari hasil pendampingan terpadu diketahui bahwa lebih dari 80% kabupaten/kota masih menghadapi masalah dalam aspek tata kelola pelaksanaan program, pencapaian intervensi spesifik dan sensitif.
Permasalahan-permasalahan tersebut harus dipecahkan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Baca Juga: Analis Kebijakan Publik Nilai Rencana Kebijakan Populis Kental Nuansa Politik
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
