Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Publik Indonesia, Trubus Rahadiansyah, menilai bahwa rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta anggaran untuk kendaraan listrik bagi PNS adalah kebijakan yang cenderung populis dengan nuansa politik yang kental.
Trubus mengkritik alokasi dana sebesar Rp 966 juta yang dianggarkan untuk setiap unit mobil listrik bagi PNS.
Menurutnya, mobil listrik tersebut hanya digunakan oleh PNS yang bertugas di kota-kota besar, sementara PNS seperti guru, penyuluh pertanian, dan yang berada di daerah terpencil tidak memerlukan kebijakan pembelian mobil listrik tersebut.
"Kebijakan ini jelas terlihat politis, mengingat para eselon berada di Jakarta atau kota-kota besar. Sehingga kebijakan ini hanya berlaku bagi elitenya saja dan warna politiknya lebih terasa," ujar Trubus kepada Kontan.co.id pada Selasa (23/5).
Baca Juga: Ekonom Sebut Kenaikan Gaji PNS Kurang Tepat untuk Dilakukan Saat Ini
Menurutnya, jika pemerintah memang ingin menaikkan gaji PNS, peningkatan tersebut seharusnya lebih dari 5%. Hal ini bertujuan agar PNS yang berada di daerah juga dapat merasakan peningkatan kesejahteraan.
"Kenaikan sebesar 5% tidak akan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan. Naik 5% kemudian tunjangan tukin dikurangi. Padahal, Pemprov DKI memiliki banyak tunjangan tukin, sedangkan di daerah hanya sedikit. Ketimpangan ini sangat tinggi," jelasnya.
Trubus menganggap kebijakan populis yang diambil oleh pemerintah pada tahun ini kurang tepat dalam hal timing-nya. Misalnya, rencana kenaikan gaji PNS dan anggaran pembelian mobil listrik bagi PNS.
Baca Juga: Anggota Komisi II DPR Sambut Positif Usulan Kenaikan Gaji PNS
Trubus menyebutkan bahwa jika pemerintah ingin menaikkan gaji PNS, seharusnya fokus pada peningkatan kesejahteraan bagi PNS yang berada di daerah terutama di wilayah perbatasan, daerah terpencil, dan terluar.
Namun, menurut Trubus, kebijakan populis yang langsung berdampak pada masyarakat seharusnya tetap dilakukan. Misalnya, anggaran untuk pembelian mobil listrik bagi PNS sebaiknya dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem dan pencegahan stunting.
"Kebijakan seharusnya diarahkan ke sana, seperti penciptaan lapangan kerja sehingga dapat mengurangi kemiskinan ekstrem dan stunting," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
