Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintah sudah mengantisipasi dampak terbesar jika dugaan kebocoran soal Ujian Nasional (UN) terbukti. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan, jika terbukti terjadi di daerah tertentu, pemerintah harus bertindak tegas.
Kalau ternyata ada beberapa sekolah yang terbukti membocorkan, JK meminta ujian di sekolah tersebut diulang. "Ujian ulang tidak perlu dilakukan di seluruh daerah, hanya beberapa saja daerah yang terbukti," ujar JK, Kamis (16/4) di Jakarta.
Sementara untuk pelaku pembocoran, misalnya jika itu dilakukan oleh pihak percetakan maka harus perusahaannya harus dihukum. Selain itu, perusahaan percetakan juga kalau perlu membayar kerugian negara.
Ia yakin, pembocoran soal ini bisa diungkap, karena bisa ditelusuri. Salah satu cara mengetahui sekolah mana yang menggunakan soal bocoran adalah dari jawabannya. Kalau jawabannya sama, otomatis sekolah tersebut sebelumnya sudah mengetahui soal ujian.
Apalagi, dari 10.000 soal yang dibuat hanya 30 soal saja yang bocor ke publik melalui situs pencatian google. Soal-sol itu bocor pada haris Sabtu (13/4). Menurut JK, tidak semua orang mengetahui soal tersebut, jadi lingkup kebocorannya sedikit.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaporkan dugaan kebocoran ini kepada Bareskrim Mabes Polri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
