Wapres Gibran Pantau Penyaluran BSU di Jakarta, 85% Telah Tersalurkan

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali meninjau langsung proses penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) yang dilakukan Pos Indonesia (PosIND) melalui Kantor Pos KCU Jakarta Flora, Fatmawati pada Kamis (17/7). Penyaluran BSU menjadi salah satu program pemerintah yang kembali dilaksanakan pada tahun ini dengan tujuan mendorong daya beli.

Kali ini, pemerintah menyasar lebih dari 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Di mana sekitar 8,5 juta disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

Salah satu titik penyaluran BSU dilakukan di Kantor Pos KCU Jakarta Flora, Fatmawati. Gibran didampingi Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Direktur Perencanaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin, dan Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia Endy Abdurrahman.

Gibran mengapresiasi usaha PosIND dalam menjalankan amanah negara. Komitmen itu diwujudkan dalam berbagai langkah nyata, mulai dari memperpanjang jam layanan hingga malam hari (pukul 21.00). Tak hanya itu, Kantor Pos akan tetap buka di Sabtu dan Minggu, membangun sistem dashboard monitoring real-time untuk memastikan penyaluran berlangsung cepat, transparan, dan tepat sasaran.

PosIND mengaku akan bekerja keras agar penyaluran BSU 2025 dapat terealisasi 100% tepat waktu, tanpa hambatan, dan tanpa potongan.

Direktur Perencanaan BPJS Ketenagakerjaan, Zainudin mengaku senang bisa bekerja sama dengan perusahaan logistik milik negara tersebut yang sudah terjalin sejak lama. "Dari pendaftaran hingga pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, semua bisa melalui Pos Indonesia. Termasuk BSU yang sudah keempat kalinya ini. Kami menilai kinerja Pos sangat baik dalam penyaluran BSU sebelumnya, dan kami optimistis kali ini juga lebih baik," kata Zainudin dalam rilis.

Zainudin menambahkan, peluang kolaborasi ke depan masih sangat terbuka, termasuk kemungkinan pembayaran klaim jaminan sosial melalui jaringan Kantor Pos di seluruh Indonesia. "Kolaborasi banyak, dan tadi kami bersama Pak Dirut, Pak Endy juga bicara kemungkinan ke depan dari kerja sama kolaborasi yang sekarang itu, apalagi yang akan dikerjakan itu dalam tahap penjajakan juga," terang dia.

Zainudin juga menyebut kemungkinan Kantor Pos untuk menerima pembayaran klaim BPJS. "Apakah bisa melalui Pos? Tadi termasuk poin yang akan kami bicarakan," kata Zainudin.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut, hingga pertengahan Juli 2025, distribusi BSU telah mencapai hampir 85%. Ia memastikan, pengalaman dari tiga tahun sebelumnya menjadi dasar penyempurnaan skema distribusi tahun ini, termasuk di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terpencil).
"Setelah penyaluran melalui bank rampung, Pos menjadi andalan kami. Laporannya lengkap dan akurat. Kami menilai inilah mitra terbaik yang kami miliki saat ini untuk mendukung penyaluran BSU," kata Yassierli.

Plt Dirut PosIND Endy Abdurrahman mengungkapkan penyaluran BSU secara nasional telah melampaui 80%. Ia menyebut , tidak ada antrean panjang di lapangan dan semua proses berlangsung lancar dan nyaman. "Tantangan utama sebenarnya ada pada data penerima dari BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kami telah bekerja sama erat untuk melakukan penyaringan awal sehingga proses di Kantor Pos bisa efisien," ujar Endy.

Endy mengatakan, perbedaan karakteristik penerima di Jakarta dan Tangerang. Jika di Tangerang mayoritas pekerja pabrik, di Jakarta lebih banyak pekerja sektor swasta seperti rumah sakit dan perusahaan jasa lainnya.

Penyaluran BSU yang dilakukan Pos Indonesia di Kantor Pos Jakarta juga mendapat apresiasi dari penerima. Salah satunya, Nurbaiti Dwiastuti, staf di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP). Ia mengaku sudah pernah menerima bantuan serupa pada 2022. Menurut dia, proses pencairan di Kantor Pos sangat mudah. "Hanya perlu bawa KTP dan kartu BPJS Ketenagakerjaan. Dananya saya pakai untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan sekolah anak," kata dia.

Nurbaiti berharap program ini bisa terus berlanjut setiap tahun dan menjangkau lebih banyak masyarakat di pelosok. "Karena di daerah lain, gajinya bahkan lebih kecil dari Jakarta. Mereka lebih butuh," tutur dia.