kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.764.000   -5.000   -0,18%
  • USD/IDR 17.680   99,00   0,56%
  • IDX 6.599   -124,08   -1,85%
  • KOMPAS100 874   -18,96   -2,12%
  • LQ45 651   -6,79   -1,03%
  • ISSI 238   -4,84   -1,99%
  • IDX30 369   -2,15   -0,58%
  • IDXHIDIV20 456   0,25   0,05%
  • IDX80 100   -1,80   -1,77%
  • IDXV30 128   -1,20   -0,93%
  • IDXQ30 119   -0,20   -0,17%

Wajib Belajar di 200 Daerah Belum Berhasil


Kamis, 08 April 2010 / 11:00 WIB


Sumber: KONTAN | Editor: Tri Adi

JAKARTA. Ironis. Meskipun pemerintah pusat telah mematok anggaran pendidikan sebesar 20% dari total belanja APBN, kondisi pendidikan di berbagai daerah masih saja memprihatinkan.

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) mencatat, dari 500 kabupaten dan kota yang ada di Indonesia, sebanyak 200 di antaranya belum berhasil menuntaskan Program Wajib Belajar (Wajar) Sembilan Tahun.

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kemendiknas Didik Suhardi mengungkapkan, sebagian besar kabupaten dan kota yang belum menjalankan program wajib belajar tersebut merupakan daerah pemekaran. "Mereka belum bisa menyelenggarakan pendidikan sampai dengan SMP," ujarnya, Rabu (7/4).

Daerah-daerah itu belum dapat menyelenggarakan pendidikan sampai menengah pertama bagi anak-anak yang ada di wilayahya karena keterbatasan dana. Kondisi ini membuat mereka belum bisa memberikan pendidikan gratis dan membangun lebih banyak gedung SMP.

Karena itu, Kemendiknas akan membantu memperbanyak jumlah gedung SMP di daerah. Mereka juga bakal menggandeng Kementerian Agama untuk membangun SMP berbasis pesantren, khususnya di kabupaten dan kota hasil pemekaran.
Sampai sekarang, sudah ada 34 SMP berbasis pesantren di 18 provinsi. Rencananya, tahun ini, Kemendiknas menargetkan membangun 32 SMP berbasis pesantren. "Beberapa daerah sudah ada yang siap," ujar Didik.

Menurut Didik, membangun SMP berbasis pesantren tidak membutuhkan biaya besar. Sebab, gedung sekolah tetap berasal dari pesantren tersebut. Pemerintah hanya akan memberikan bantuan sebesar Rp 100 juta untuk masing-masing pesantren.
Kemendiknas juga akan memberikan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk SMP berbasis pesantren. "Kami berikan bagaimana memperbaiki proses belajar mengajar," kata Didik.

Tahun ini, Kemendiknas menganugerahkan penghargaan Widya Karma kepada tiga provinsi dan tujuh kaputen/kota yang sukses menuntaskan Program Wajar Sembilan tahun. Di antaranya Provinsi Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Majene Kepulauan, Kota Banjarmasin, dan Depok.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Promo Markom Kepailitan & PKPU, dalam Turbulensi Perekonomian : Ancaman atau Solusi?

[X]
×