Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah berlaku. Dalam UU yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 17 Oktober 2022 itu, mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi.
Pelaksana tugas Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Teguh Arifiyadi menyampaikan, saat ini Kominfo bersama dengan tim akademisi tengah menyiapkan kajian naskah urgensi yang digunakan sebagai dasar pembentukan lembaga pengawas PDP.
"Kami menyiapkan beberapa opsi (naskah urgensi) yang nanti akan disampaikan kepada presiden untuk dijadikan pertimbangan pembentukan lembaga pengawas," jelas Teguh dalam Sosialisasi UU PDP di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (27/10).
Baca Juga: UU Perlindungan Data Pribadi Disahkan, Begini Kesiapan Industri
Teguh menargetkan, naskah urgensi ini akan selesai pada 4 - 6 minggu ke depan. Meski demikian pihaknya memastikan bahwa lembaga pengawas PDP akan terbentuk dalam waktu 6 bulan ini.
Terkait dengan model kelembagaan nantinya seperti apa, Teguh menerangkan hal ini akan sepenuhnya diputuskan Presiden Jokowi.
"Jadi, bisa lembaga baru di bawah presiden atau bisa kementerian atau lembaga yang sudah ada diberikan wewenang PDP," terang Tegung.
Untuk selanjutnya, kata Teguh, ketika lembaga ini sudah dibentuk, maka otoritas perlindungan data pribadi sepenuhnya akan diberikan kepada lembaga ini, termasuk dalam halnya pembentukan peraturan pelaksana UU PDP.
Baca Juga: UU PDP Diteken Jokowi, Pengamat Minta Lembaga Perlindungan Data Pribadi Dibentuk
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
