Keuntungan Sebagian Danantara Akan Masuk APBN, CELIOS Soroti Cash Flow Pemerintah

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAAKRTA. Rencana pemerintah menarik sebagian keuntungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk disetorkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai menunjukkan adanya persoalan arus kas pemerintah pusat.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda menilai, kebijakan tersebut mengindikasikan pemerintah tengah membutuhkan sumber pendanaan tambahan untuk membiayai berbagai program prioritas.

“Ini semakin menunjukkan ada masalah pada cash flow pemerintah pusat. Pemerintah pusat, saat ini kekurangan dana untuk menjalankan berbagai program prioritas, seperti MBG,” kata Huda kepada Kontan, Rabu (12/8/2026).

Baca Juga: Prabowo Terima Wakil Menteri Perang AS, Perkuat Kemitraan Strategis RI-AS

Menurut Huda, pemerintah kemudian mencari sumber-sumber pendapatan yang relatif mudah ditarik, salah satunya berasal dari dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dividen BUMN selama beberapa tahun terakhir, lanjut dia, memang menjadi salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang cukup krusial bagi pemerintah.

Namun, ketika dividen BUMN yang sebelumnya menjadi sumber penerimaan negara dialihkan untuk dikelola Danantara, pemerintah kehilangan salah satu sumber pendapatan tersebut. Kini, ketika pemerintah kembali membutuhkan dana, sebagian keuntungan Danantara justru diarahkan untuk masuk ke APBN.

“Sehingga ketika ditarik ke Danantara, pasti kelimpungan juga ketika butuh dana dengan jumlah cukup besar dan ‘mudah’,” ujarnya.

Huda menilai, kebijakan tersebut juga berpotensi menimbulkan pertanyaan dari publik maupun investor mengenai arah pengelolaan Danantara ke depan.

“Saya khawatir, jika ditarik lagi ke APBN, justru publik dan investor semakin tidak percaya terhadap pengelolaan Danantara ke depan,” kata dia.

Pasalnya, menurut Huda, hingga saat ini belum terlihat dampak positif yang signifikan dari keberadaan Danantara terhadap kinerja BUMN. Ia menilai kondisi sejumlah BUMN masih relatif serupa dengan sebelum berada di bawah pengelolaan Danantara.

Ia juga menyoroti kontribusi dividen yang masih banyak ditopang oleh sektor perbankan. Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan belum terlihat perubahan positif yang signifikan dari pengelolaan aset BUMN oleh Danantara.

“Deviden pun sama, dari perbankan paling tinggi. Jadi belum ada perubahan positif yang dihasilkan oleh Danantara, eh ini sudah diminta balik lagi devidennya,” tuturnya.

Lebih jauh, Huda mengingatkan bahwa penarikan keuntungan Danantara ke APBN berpotensi mengurangi kekuatan modal lembaga tersebut. Padahal, salah satu tujuan awal pengalihan dividen BUMN ke Danantara adalah memperkuat kapasitas investasi dan pengelolaan aset negara dalam jangka panjang.

“Saya rasa justru akan membuat kerugian dari Danantara-nya karena kekuatan modal Danantara pasti akan berkurang,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, sebagian keuntungan yang diperoleh Danantara nantinya akan diberikan kepada pemerintah untuk masuk ke APBN.

“Danantara kan menghasilkan keuntungan juga. Presiden memberikan sebagian keuntungan itu sebagai cadangan untuk APBN, nanti masuk ke APBN,” ujar Purbaya kepada awak media, Selasa (11/8/2026).

Namun, Purbaya mengatakan pemerintah belum menetapkan besaran keuntungan Danantara yang akan masuk ke APBN 2027.

Baca Juga: Karhutla Bakar 107.000 Hektare, Pemerintah Kerahkan 43 Helikopter

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News