kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.965.000   -10.000   -0,51%
  • USD/IDR 16.830   0,00   0,00%
  • IDX 6.438   38,22   0,60%
  • KOMPAS100 926   8,20   0,89%
  • LQ45 723   5,45   0,76%
  • ISSI 205   2,17   1,07%
  • IDX30 376   1,61   0,43%
  • IDXHIDIV20 454   0,42   0,09%
  • IDX80 105   1,01   0,98%
  • IDXV30 111   0,45   0,40%
  • IDXQ30 123   0,28   0,22%

Utang Jatuh Tempo Pemerintah Tertinggi Capai Rp 178,9 T, Pasar Keuangan Aman?


Kamis, 10 April 2025 / 20:19 WIB
Utang Jatuh Tempo Pemerintah Tertinggi Capai Rp 178,9 T, Pasar Keuangan Aman?
ILUSTRASI. Suasana koridor Jalan Prof Dr Satrio di Jakarta, Rabu (15/1/2025). Posisi utang pemerintah per November 2024 mencapai Rp 8.680,13 triliun. Rasio utang tersebut terhadap PDB 39,20%. Adapun, batas aman rasio utang terhadap PDB adalah 60%, sesuai dengan Undang-Undang tentang Keuangan Negara. Kemenkeu menilai profil jatuh tempo utang pemerintah per November 2024 terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo di 8,01 tahun. (KONTAN/Cheppy A. Muchlis)


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan menghadapi jumlah utang jatuh tempo terbesar pada Juni 2025, dengan nilai mencapai Rp 178,9 triliun.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai bahwa di tengah kondisi pembayaran utang jatuh tempo tersebut, stabilitas pasar keuangan akan tetap terjaga apabila komunikasi mengenai suplai pembiayaan kembali berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilakukan melalui penerbitan obligasi dalam mata uang rupiah maupun non-rupiah yang disampaikan lebih awal kepada pasar.

“Akan lebih baik jika pemerintah menambah penerbitan global bond demi menjaga kestabilan rupiah,” ujar Fakhrul kepada Kontan, Kamis (10/4).

Baca Juga: Kenaikan Credit Default Swap (CDS) Picu Imbal Hasil Utang Pemerintah RI Meningkat

Menghadapi jatuh tempo utang tersebut, Fakhrul menyebut ada beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah. Pertama, Bank Indonesia disarankan untuk menurunkan jumlah Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang dimenangkan. Jika jumlah SRBI ini dikurangi, maka likuiditas yang tersedia di pasar dapat dialihkan ke pasar obligasi negara, sehingga kestabilan pasar obligasi dan proses refinancing dapat berjalan dengan baik.

“Dalam hal ini, proses manajemen moneter dari Bank Indonesia sangat diperlukan,” jelasnya.

Kedua, pemerintah perlu mempertimbangkan peningkatan penerbitan global bond di pasar luar negeri. Global bond yang berdenominasi dolar AS akan mengurangi tekanan terhadap likuiditas rupiah di dalam negeri. Selain itu, penerbitan global bond juga berpotensi meningkatkan cadangan devisa. Di sisi lain, langkah ini dapat membantu mengimbangi permintaan terhadap dolar yang biasanya meningkat pada Mei dan Juni 2025 untuk keperluan pembayaran repatriasi dividen.

Baca Juga: Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 223,4 Triliun Per Februari 2025

Ketiga, pemerintah disarankan untuk terus mengomunikasikan arah kebijakan fiskal kepada pasar guna menjaga kepercayaan. Dengan demikian, pelaku pasar dapat memperkirakan arah kebijakan pemerintah, sehingga permintaan terhadap obligasi negara tetap kuat.

Sebagai informasi, total utang yang akan jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun. Jadwal pembayaran utang tersebut antara lain pada Januari sebesar Rp 37,7 triliun, Februari Rp 48,9 triliun, Maret Rp 25,3 triliun, April Rp 22 triliun, Mei Rp 42,4 triliun, dan Juni Rp 178,9 triliun, yang merupakan nilai tertinggi sepanjang tahun.

Selanjutnya, pembayaran utang dijadwalkan pada Juli sebesar Rp 34,7 triliun, Agustus Rp 105,3 triliun, September Rp 50,7 triliun, Oktober Rp 100,7 triliun, November Rp 28,7 triliun, dan Desember sebesar Rp 32,1 triliun.

Baca Juga: Utang Jatuh Tempo Pemerintah Tertinggi pada Juni 2025, Capai Rp 178,9 Triliun

Selanjutnya: Trump Dorong Produksi Batubara, Harga Malah Terus Merosot

Menarik Dibaca: Cara Mengatasi Biang Keringat pada Bayi, Begini Cara Mencegahnya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×