/2026/09/22/1595230463.jpg "Utang BLBI Dinyatakan Lunas, Anthony Budiawan: Jangan Keliru Maknai Pelunasan")
Reporter: Havid Vebri | Editor: Havid Vebri
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyatakan kewajiban surat utang yang diterbitkan dalam rangka penanganan krisis 1997–1998 atau yang berkaitan dengan BLBI telah lunas pada Agustus 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara setelah melaporkan perkembangan pengelolaan APBN kepada Presiden Prabowo Subianto.
Suahasil menyebut penyelesaian surat utang tersebut sebagai salah satu capaian pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Pelunasan dilakukan dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia yang disetorkan ke kas negara.
Namun, pernyataan mengenai utang BLBI telah lunas mendapat sorotan dari Managing Director Political Economy and Policy Studies atau PEPS, Anthony Budiawan.
Menurut Anthony, pemerintah perlu berhati-hati menggunakan istilah lunas. Sebab, pelunasan surat utang secara administratif tidak otomatis berarti beban utang negara secara keseluruhan telah berkurang.
"Surat utang dibayar belum tentu sama dengan pelunasan secara nyata. Yang perlu dilihat adalah bagaimana pembayaran itu dibiayai dan bagaimana posisi utang pemerintah setelah pembayaran tersebut," ujar Anthony Budiawan, Jumat (25/9).
Anthony menjelaskan, dalam kondisi APBN yang masih mengalami defisit, pembayaran utang lama pada dasarnya berjalan bersamaan dengan kebutuhan pemerintah mencari pembiayaan baru.
Dengan kata lain, surat utang yang jatuh tempo memang dapat dibayar, tetapi pada saat yang sama pemerintah tetap menerbitkan surat utang baru untuk membiayai defisit maupun kebutuhan pembiayaan lainnya.
Data pemerintah menunjukkan, pembiayaan utang neto hingga 31 Agustus 2026 telah mencapai sekitar Rp506 triliun, sedangkan penerbitan SBN mencapai Rp527,4 triliun.
Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Anthony untuk mempertanyakan apakah pelunasan surat utang BLBI dapat disebut sebagai pengurangan utang negara secara keseluruhan.
Pasalnya, menurut dia, ukuran yang lebih penting bukan hanya apakah satu surat utang sudah jatuh tempo dan dibayar, melainkan bagaimana perubahan stok utang pemerintah setelah transaksi tersebut.
Baca Juga: Utang Rp 640 Triliun ke BI Lunas, Kemenkeu Bakal Tetap Kejar Tagihan ke Obligor BLBI
