Untuk Pertama Kali , Indonesia Raih Jabatan Presiden Dewan HAM PBB Tahun 2026

Jumat, 09 Januari 2026 / 06:06 WIB

ILUSTRASI. Indonesia resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026. Ini menandai pengakuan internasional atas rekam jejak RI dalam pemajuan HAM global. (dok/tribun wow)

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Indonesia kembali meraih kepercayaan komunitas internasional dengan ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2026, bertepatan dengan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.

Melansir Kemlu.go.id, penetapan ini dilakukan secara resmi dalam pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026 di Jenewa, bersamaan dengan organizational meeting pertama Dewan HAM PBB tahun tersebut.

Sebagaimana disampaikan dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri pada 23 Desember 2025, Indonesia dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) melalui mekanisme pemilihan kawasan untuk dicalonkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026.

Keputusan ini merupakan hasil dari diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri RI, termasuk pendekatan intensif melalui seluruh Perwakilan RI di luar negeri dan perwakilan negara sahabat di Jakarta.

Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa memainkan peran sentral sebagai ujung tombak diplomasi Indonesia di Dewan HAM PBB, dengan dukungan Perutusan Tetap RI di New York serta perwakilan RI lainnya. Upaya tersebut dilakukan secara terpadu melalui komunikasi diplomatik yang terstruktur dan konsisten.

Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sepanjang masa presidensi, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang, sejalan dengan programme of work tahunan Dewan serta isu-isu HAM global.

Presidensi Indonesia mengusung tema “A Presidency for All”, yang menegaskan komitmen Indonesia untuk membangun konsensus, memperkuat dialog lintas kawasan, serta menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB dalam sistem multilateral.

Tonton: Berlaku 2026, Poligami Rahasia Jadi Kejahatan Serius

Ini menjadi pertama kalinya Indonesia menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, mengingat mekanisme kepemimpinan mengikuti rotasi antar kawasan sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada 2006. Kepercayaan tersebut didasarkan pada rekam jejak Indonesia yang konsisten dalam pemajuan dan perlindungan HAM di tingkat internasional, termasuk enam kali keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB serta pengalaman sebagai Wakil Presiden dan Ketua lembaga pendahulunya.

Kesimpulan

Penunjukan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 menandai pengakuan internasional atas konsistensi dan kredibilitas diplomasi Indonesia di bidang hak asasi manusia. Dengan mengusung prinsip imparsialitas, dialog inklusif, dan penguatan konsensus global, Indonesia diharapkan mampu memainkan peran strategis dalam menjaga efektivitas serta kepercayaan terhadap Dewan HAM PBB di tengah dinamika tantangan HAM dunia.