Unjuk Rasa Online, Netizen Desak Prabowo, DPR, Polri Penuhi 17+8 Tuntutan Rakyat

Reporter: kompas.com | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID - Jakarta. Aksi unjuk rasa terhadap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semakin meluas ke berbagai daerah sejak 25 Agustus 2025. Bahkan, aksi demontrasi tak hanya terjadi secara langsung di depan gedung DPR dan pemerintahan, tapi juga di dunia maya. Belakangan ini, banyak netizen dan pegiat media sosial mengunggah tuntutan kepada pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan DPR berjudul “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati”.

Diberitakan Kompas.com, influencer atau tokoh publik yang meramaikan tuntutan tersebut antara lain Jerome Polin dan Andovi da Lopez. Melalui unggahan yang viral sejak Minggu 31 Agustus 2025 itu, netizen mendesak pemerintah dan DPR untuk segera merespons tuntutan yang telah dirangkum dari berbagai sumber, mulai dari gerakan di media sosial hingga aksi buruh dan organisasi masyarakat sipil.

Apa Saja Isi Tuntutan Rakyat?

Dokumen "17+8 Tuntutan Rakyat" ini dibagi menjadi dua bagian: tuntutan jangka pendek dan jangka panjang, lengkap dengan tenggat waktu yang jelas.

17 Tuntutan Jangka Pendek (Batas Waktu: 5 September 2025)

1. Tugas Presiden:

Menarik TNI dari pengamanan sipil.
Membentuk Tim Investigasi Independen untuk mengusut kasus kekerasan terhadap demonstran.

2. Tugas DPR:

Membekukan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR.
Mempublikasikan transparansi anggaran DPR.
Mendorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah.

3. Tugas Partai Politik:

Memberi sanksi tegas atau memecat kader DPR yang tidak etis.
Mengumumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat.
Melibatkan kader dalam dialog publik.

4. Tugas Polri:

Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
Menghentikan kekerasan aparat dan mematuhi SOP.
Menindak hukum anggota dan komandan yang melakukan kekerasan.

5. Tugas TNI:

Segera kembali ke barak dan menghentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
Menegakkan disiplin internal.
Menyampaikan komitmen publik untuk tidak memasuki ruang sipil.

6. Tugas Kementerian Ekonomi:

Menjamin upah layak.
Mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal.
Membuka dialog dengan serikat buruh terkait upah dan outsourcing.

Tonton: Lawan Tarif Trump, PM India Modi Gelar Pertemuan dengan Xi Jinping dan Putin di China

8 Tuntutan Jangka Panjang (Batas Waktu: 31 Agustus 2026)

Reformasi DPR: Bersihkan dan reformasi DPR secara besar-besaran, termasuk menghapus fasilitas istimewa.
Reformasi Partai Politik: Wajibkan publikasi laporan keuangan dan pastikan fungsi oposisi berjalan.
Reformasi Perpajakan: Tinjau ulang transfer APBN ke daerah dan batalkan kenaikan pajak yang membebani rakyat.
Pemberantasan Korupsi: Sahkan RUU Perampasan Aset dan perkuat KPK.
Reformasi Kepolisian: Jadikan lebih profesional dan humanis.
TNI Kembali ke Barak: Cabut mandat TNI di proyek sipil seperti food estate.
Perkuat Lembaga Pengawas: Perkuat Komnas HAM, Ombudsman, dan Kompolnas.
Tinjau Ulang Kebijakan Ekonomi: Evaluasi proyek strategis nasional, lindungi masyarakat adat, dan audit BUMN.

Tuntutan Bukan Sekadar Seruan

Menurut para influencer, tuntutan ini bukan sekadar seruan spontan, melainkan hasil rangkuman dari jutaan suara publik yang beredar di media sosial dan lapangan. Dokumen ini juga mencakup aspirasi dari petisi “Reformasi Indonesia” di Change.org yang sudah mengumpulkan lebih dari 40.000 tanda tangan.

Dengan tenggat waktu yang sudah ditetapkan, publik menunggu pembuktian dari pemerintah dan DPR. Seperti yang diungkapkan Jerome Polin di Instagram, “Buktikan suara rakyat didengar.”

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Isi 17+8 Tuntutan Rakyat yang Ramai Diunggah Influencer di Media Sosial", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/jawa-timur/read/2025/09/01/200000588/ini-isi-17-8-tuntutan-rakyat-yang-ramai-diunggah-influencer-di-media?page=all#page2.