kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.711.000   2.000   0,07%
  • USD/IDR 17.818   -194,00   -1,08%
  • IDX 6.008   121,62   2,07%
  • KOMPAS100 794   18,85   2,43%
  • LQ45 597   10,61   1,81%
  • ISSI 206   5,10   2,54%
  • IDX30 339   4,60   1,38%
  • IDXHIDIV20 418   3,54   0,86%
  • IDX80 90   1,96   2,24%
  • IDXV30 113   2,76   2,50%
  • IDXQ30 109   1,12   1,03%

Undang 7 jenderal, SBY bahas pemilu 2014


Rabu, 13 Maret 2013 / 19:50 WIB
ILUSTRASI. Pedagang menunjukkan bungkus rokok bercukai di Jakarta, Kamis (10/12/2020). Cukai rokok untuk tahun depan diprediksi bisa naik lebih tinggi.


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Asnil Amri

JAKARTA. Salah satu topik pembicaraan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan tujuh jenderal Purnawirawan Tentara Nasional (TNI) adalah soal pemilihan umum tahun 2014. Pertemuan yang dilakukan di Kantor Presiden Rabu (13/3) itu, berlangsung secara tertutup selama lebih dari dua jam.

Mantan Komandan Pendidikan dan Latihan TNI AD Luhut B Panjaitan yang menjadi juru bicara para jenderal itu mengatakan, bahwa presiden akan datang haruslah yang terbaik. "Kami menyatakan, bahwa kami punya kepentingan dio pemilu 2014, bahwa presiden terpilih harus atau sebaiknya yang mampu mengkapitalisasi atau memanfaatkan kesuksesan presiden SBY,” kata Luhut.

Menurut Luhut, SBY sukses dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, dan presiden yang akan datang diharapkan Luhut mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi hingga 10%. Selain berdiskusi soal pemilu 2014, mantan petinggi TNI ini juga membahas masalah politik dalam negeri, ekonomi, hubungan internasional, politik dan pendukung SBY.

Luhut bilang, mereka mendapatkan banyak penjelasan dan informasi dari SBY seputar pengelolaan negara dan perkembangan pemerintahan di bawah presiden. Para jenderal itu juga meminta SBY mempersiapkan pendukungnya yang dianggap mampu melanjutkan keberhasilan pemerintahan SBY, khususnya dalam bidang perekonomian.

Meskipun demikian, Luhut menegaskan, persiapan pemilihan pengganti SBY itu haruslah melalui mekanisme demokrasi dan sesuai dengan koridor konstitusi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×