Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memperkirakan penghapusan Ujian Nasional (UN) untuk menjadi assessment kompetensi dan survei karakter akan berpengaruh pada penganggaran ke depan.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga Masdiana, mengatakan, alokasi anggaran yang sebelumnya digunakan untuk pelaksanaan UN, ke depannya akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur sekolah. Selain itu, anggaran juga bisa dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, serta peningkatan kompetensi atau pemberdayaan guru.
Baca Juga: Apa kata PGRI soal wacana penghapusan Ujian Nasional (UN)?
"UN nanti kan tidak ada lagi atau diganti ke assessment. Itu yang selama ini biaya ratusan miliar yang kemudian bisa kita alokasikan misalnya untuk pengembangan infrastruktur sekolah," ujar Erlangga, Sabtu (14/12).
Erlangga menyebutkan, kajian mengenai penghapusan UN telah dilakukan dengan melibatkan stakeholder terkait. Sebab itu, dalam waktu dekat rencananya kajian tersebut akan disampaikan kepada Komisi X DPR dalam rapat kerja selanjutnya.
Anggota Komisi X DPR Putra Nababan mengatakan, DPR saat ini tengah menunggu cetak biru (blue print) program pemerintah ke depan setelah adanya rencana penghapusan UN. Cetak biru yang dimaksud adalah semua hal yang terkait dengan kurikulum, pengembangan guru, penganggaran dan hal lain yang berkaitan dengan pendidikan ke depannya.
Baca Juga: UN dihapus? Menteri Nadiem beri klarifikasi seperti ini
"Kalau kita bicara cetak biru, kita tidak hanya bicara untuk 2 tahun, 3 tahun, kita bicara untuk 5 tahun, 10 tahun. Jangan ganti menteri ganti kebijakan, ganti kurikulum," kata dia.
Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) M Ramli Rahim berharap, Ujian Nasional dihapuskan bukan di tahun ajaran 2020-2021 tetapi seharusnya sudah dihapuskan di tahun ajaran 2019-2020. Ia meminta Pemerintah harus mengupayakan segala cara agar anggaran yang dibutuhkan untuk pengangkatan guru.
"Mengingat 52% guru kita saat ini tidak jelas statusnya, tidak jelas pengangkatannya dan juga tidak jelas pendapatannya," ujar Ramli.
Ramli menilai, ujian Nasional faktanya tidak memberi manfaat signifikan baik terhadap respon Pemerintah terhadap sekolah-sekolah yang tertinggal, maupun upaya-upaya pemerintah sebagai dampak dari hasil ujian nasional tidak terlihat sama sekali di lapangan.
"Jika Ujian Nasional dianggap sebagai sebuah pemetaan maka sesungguhnya Ujian Nasional ini tidak berarti sama sekali," ungkap dia.
Baca Juga: Pemerintah hapus UN digantikan oleh assessment kompetensi
Ramli mengatakan, Ujian Nasional turut berpartisipasi terhadap semakin menurunnya kemampuan anak-anak Indonesia karena anak-anak bukan lagi belajar bagaimana mengembangkan kemampuannya sesuai dengan minat dan bakat, mengembangkan kemampuan daya nalar dan bukan pula bagaimana mereka mampu menguasai teori-teori dasar. Akan tetapi melakukan segala macam cara untuk mendapatkan nilai tinggi di ujian nasional.
"Bimbingan bimbingan belajar berjamuran untuk kebutuhan Ujian Nasional dan seleksi masuk PTN bukan untuk meningkatkan kemampuan siswa tetapi hanya ada untuk membuat siswa-siswa kita mampu menjawab soal dengan benar meskipun tidak paham maksud dari soal tersebut," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
