KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menghapus Ujian Nasional (UN). Wacana tersebut akan digantikan oleh assessment kompetensi. Nantinya assessment itu akan memberikan penilaian justru bagi sekolah sebagai penyelenggara pendidikan.
"Artinya mau tidak mau nanti setiap sekolah akan ada angka-angkanya, yang angkanya di bawah grade tentu saja harus diperbaiki dan diinjeksi sehingga bisa naik levelnya," ujar Jokowi udai meresmikan tol layang Jakarta Cikampek, Kamis (12/12).
Baca Juga: Jokowi dukung penghapusan ujian nasional mulai tahun 2021
Selain assessment kompetensi ada pula survei karakter. Nantinya hal itu akan menjadi evaluasi perkembangan pendidikan di Indonesia.
Meski begitu Jokowi masih belum membicarakan teknis pelaksanaan assessment kompetensi dan survei karakter tersebut. Namun, ia bilang bisa saja untuk perbaikan nanti dana pendidikan kembali di kelola pemerintah pusat. "Bisa saja nanti misalnya, perhitungan kemendikbud seperti apa, guru ditarik lagi ke pusat," terang Jokowi.
Baca Juga: Hapus UN, Menteri Nadiem bakal ganti pakai assessment kompetensi mulai tahun 2021
Asal tahub saja saat ini kebijakan mengenai guru ada di pemerintah daerah. Hal itu termasuk pada anggaran pendidikan untuk menggaji guru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
