Reporter: Noverius Laoli | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Setiap daerah sudah harus menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UPM) per 1 Novemer 2013. Keputusan tersebut dihasilkan setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan Rapat Terbatas dengan beberapa menteri ekonomi, Kamis malam (12/9).
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di kantor Presiden tadi malam mengungkapkan bahwa pemerintah pusat tidak sampai merinci berapa besaran upah yang harus dikenakan, sebab hal itu diserahkan kepada masing-masing daerah.
"Pemerintah pusat tidak bicara soal besaran upah, tapi kami meminta agar serentak pada 1 November seluruh kepala daerah sudah harus menetapkan UMP seusai daerah masing-masing. Sehingga tidak mundur-mundur lagi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian," kata Hatta.
Menurut Hatta, yang berhak menentukan upah adalah dewan pengupahan setelah mendapat masukan dari perwakilan pengusaha dan buruh. Namun pemerintah pusat mengeluarkan aturan yang menjadi landasan dewan pengupahan dan kepala daerah untuk mengambil keputusan penetapan UMP.
Berdasarkan UU No.13 tahun 2013 yang berwenang menentukan penetapan besaran UMP adalah Dewan Pengupahan melalui Kepala Daerah. Dalam UU ini Kepala Daerah diwajikan untuk menetapkan upah, minimum 60 hari setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Pengupahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
