kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.614.000   8.000   0,31%
  • USD/IDR 17.940   -67,00   -0,37%
  • IDX 6.176   67,33   1,10%
  • KOMPAS100 814   12,72   1,59%
  • LQ45 622   13,33   2,19%
  • ISSI 212   0,39   0,18%
  • IDX30 351   8,04   2,34%
  • IDXHIDIV20 438   9,47   2,21%
  • IDX80 93   1,54   1,68%
  • IDXV30 117   0,44   0,38%
  • IDXQ30 113   2,94   2,65%

Tunda kenaikan cukai, YLKI: Pemerintah tidak melindungi konsumen rokok


Selasa, 06 November 2018 / 15:19 WIB
ILUSTRASI. CUKAI ROKOK


Reporter: Abdul Basith | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dinilai tidak melindungi kepentingan konsumen rokok di Indonesia. Hal itu tercermin dari langkah pemerintah yang menunda kenaikan cukai rokok untuk tahun 2019. Padahal cukai menjadi instrumen kuat untuk melindungi konsumen rokok.

"Cukai instrumen kuat untuk melindungi konsumen baik perokok mau pun calon perokok," ujar Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi saat konferensi pers, Selasa (6/11).

Keputusan pemerintah untuk menunda kenaikan cukai rokok dinilai sebagai langkah antiklimaks dalam kebijakan kesehatan publik. Pasalnya upaya tersebut justru mencoreng upaya untuk menekan angka perokok sebelumnya.

Rokok juga dinilai sebagai penyebab terbesar bagi penyakit yang ada di Indonesia. Hal itu mempengaruhi penggunaan klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk membiayai pengobatan penyakit tersebut.

"Penyakit tidak menular terus meningkat, ini akan menambah financial bleeding Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan," terang Tulus.

Salah satu penyebab peningkatan penyakit tidak menular adalah perilaku merokok. Oleh karena itu penting bagi pemerintah menaikkan cukai agar mencegah konsumsi rokok.

Asal tahu saja, pemerintah memiliki kewenangan menaikkan cukai rokok hingga 57%. Namun, hingga saat ini cukai rokok di Indonesia masih sebesar 40%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS
Kontan Academy
[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI Strategi Implementasi PP 20 tahun 2026 (PPh Final UMKM) dan Mitigasi Risiko SP2DK

[X]
×