kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Transportasi kembali beroperasi, YLKI sebut pemerintah tak konsisten


Kamis, 07 Mei 2020 / 13:16 WIB
Transportasi kembali beroperasi, YLKI sebut pemerintah tak konsisten
ILUSTRASI. Suasana Stasiun Lempuyangan yang tutup saat pandemi COVID-19 di Yogyakarta, Rabu (6/5/2020). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melonggarkan moda transportasi udara, laut, kereta api dan bus untuk beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat di teng


Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritik langkah pemerintah yang kembali mengizinkan moda transportasi melayani penumpang dengan tujuan tertentu.

Menurut Ketua Harian YLKI Tulus Abadi , langkah pemerintah tidak konsisten dengan aturan yang ditetapkan sebelumnya. Pemerintah melarang mudik lebaran sejak 24 April 2020 melalui Permenhub 25/2020.

"Sungguh ini merupakan kebijakan yang kontra produktif, bahkan blunder jika larangan mudik itu direlaksasi, apapun cara dan alasannya. Ini artinya pemerintah tidak konsisten alias bermain api dengan upaya mengendalikan agar Covid-19 tidak makin mewabah ke daerah-daerah," ujar Tulus dalam keterangan tertulis, Rabu (6/5).

Baca Juga: Moda transportasi mulai beroperasi, Kemenhub tegaskan larangan mudik tetap berlaku

Menurut dia, adanya relaksasi mudik yakni pengecualian pembatasan perjalanan untuk orang tertentu pun akan sulit dikontrol di lapangan. Bahkan, dia menilai hal ini akan berpotensi disalahgunakan. Bahkan, relaksasi ini tidak sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi yang meminta penurunan kurva Covid-19 di Mei.

"Bagaimana mau turun jika kebijakan yang dilakukan tidak sejalan, seperti relaksasi larangan mudik tersebut. Jangan sampai kurva turun, tetapi dipaksa turun dengan berbagai cara. Padahal di lapangan kasusnya masih bertambah," tambah Tulus.

Baca Juga: Seluruh moda transportasi beroperasi lagi mulai hari ini, Menhub: Bukan untuk mudik

Tulus juga menilai, relaksasi ini merupakan tindakan sembrono karena hanya mempertimbangkan kepentingan ekonomi jangka pendek. Menurut Tulus, hal ini akan menimbulkan dampak negatif pada perekonomian nasional dalam jangka panjang.

Karena itu, Tulus berharap agar pemerintah daerah tetap konsisten menerapkan larangan mudik ini. "Upaya relaksasi dari pemerintah pusat sebaiknya diabaikan saja. YLKI dengan tegas menolak apapun bentuk dan upaya relaksasi larangan mudik. Sekalian dicabut saja larangan mudik Lebaran tersebut, tidak perlu pengecualian dengan dalih relaksasi," kata Tulus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×