Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus berupaya melakukan transformasi layanan kesehatan. Salah satunya melalui pengembangan sarana-prasarana rumah sakit.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah tidak membangun rumah sakit baru. Namun mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas rumah sakit yang telah ada.
Nadia menyebut, pengembangan rumah sakit diantaranya melalui peningkatan dan/atau pengembangan sarana-prasarana rumah sakit.
Baik rumah sakit yang berada dibawah pengelolaan Kementerian Kesehatan. Maupun pengembangan rumah sakit umum daerah (RSUD) yang dikelola pemerintah daerah.
“Betul ini dana di APBN dan juga melalui DAK fisik,” ujar Nadia kepada Kontan.co,id, Selasa (30/5).
Nadia menuturkan, saat ini tiga rumah sakit vertikal sedang dalam pengembangan dan 37 rumah sakit vertikal juga mendapatkan peningkatan sarana-prasarana.
Selain itu, melalui dana alokasi khusus (DAK) fisik, sebanyak 22 RSUD kabupaten/kota akan ditingkatkan sarana-prasarananya.
“Bukan RS baru, tapi melengkapi sarana yang ada di RS seperti RS vertikal di Kupang dan di Surabaya,” ucap Nadia.
Baca Juga: Lengkapi Dosis Vaksinasi, Masyarakat Bisa Pakai Vaksin Apa Saja
Sementara itu, hingga 30 April 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah telah menyalurkan Rp 42,3 triliun untuk anggaran kesehatan.
Belanja untuk kesehatan naik 13,1% bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 37,4 triliun.
"Manfaat yang dirasakan antara lain bagi peserta PBI JKN jaminan kesehatan masyarakat, pemeriksaan sampel makanan oleh BPOM untuk menjaga konsumsi masyarakat, dan lain-lain," terang Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (22/5).
Bila dirinci, pemerintah menggelontorkan Rp 25,9 triliun untuk penyaluran bantuan iuran 96,7 juta peserta PBI JKN.
Kemudian, untuk pemeriksaan 4.339 sampel makanan oleh BPOM, fasilitasi dan pembinaan 1.000 HPK kepada 690.700 keluarga dengan balita yang mendapatkan gizi tambahan. Juga pelayanan kesehatan untuk Rumah Sakit TNI dan Polri.
Lalu, pemerintah juga menggelontorkan Rp 3,4 triliun untuk jaminan kesehatan ASN, TNI, dan Polri. Ada juga anggaran sebesar Rp 13,0 triliun untuk belanja operasional 9.016 puskesmas, penyediaan alat antropometri, serta pembangunan/ rehab balai penyuluhan KB.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pada APBN tahun 2023, Kementerian Kesehatan berfokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatan.
Anggaran kementerian Kesehatan terbagi menjadi enam prioritas yang sejalan dengan transformasi kesehatan yang saat ini sedang diusung oleh Kementerian Kesehatan.
Baca Juga: Ada Denda, Jemaah Haji Dilarang Merokok di Kawasan Masjid Nabawi
Prioritas pertama pada Program yang sifatnya promotif preventif seperti revitalisasi puskesmas, posyandu. Salah satu prioritas Kemenkes yaitu menjaga agar masyarakat kita tetap sehat bukan mengobati orang sakit.
Prioritas yang kedua, melalui restrukturisasi dari rumah sakit di seluruh indonesia dengan bersinergi dengan pemerintah daerah, dan Institusi lain yang memiliki pelayanan rumah sakit seperti TNI dan POLRI.
“Khususnya ke penyakit yang burden of diseasenya yang menyebabkan kematian dan biaya paling tinggi, yaitu jantung stroke, dan kanker,” ujar Menkes.
Prioritas ketiga membangun sistem ketahanan kesehatan dengan bekerjasama dengan kementerian perindustrian untuk membangun industri kesehatan. Tujuannya mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, terutama dalam bersiap menghadapi pandemi.
Prioritas keempat melalui pengembangan kecukupan sumber daya manusia kesehatan, termasuk bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan kementerian Agama untuk memastikan tenaga kesehatan khususnya dokter, dan dokter spesialis cukup. Salah satunya melalui program pemberian beasiswa pendidikan kedokteran yang lebih banyak.
Prioritas kelima dengan memperbaiki sistem pembiayaan kesehatan untuk menjamin pembiayaan kesehatan yang tersedia, cukup, berkelanjutan, dan dengan alokasi yang adil, termasuk juga Pembiayan PBI JKN.
Prioritas keenam lanjut Menkes, dengan menjadikan program kesehatan masa depan berbasis bioteknologi, information teknologi, Artificial Intelegent, dan semua teknologi kesehatan baru.
