Tokoh tak pluralis: Gamawan Fauzi & Dino Patti

Reporter: | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal dinilai sebagai tokoh politik yang paling tidak pluralistis.

Hal tersebut setidaknya tergambar dalam survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) yang dirilis Minggu (10/11/2013).

Direktur LPI Boni Hargens saat merilis hasil surveinya mengatakan, Gamawan menjadi tokoh yang paling tidak pluralistis karena komentar-komentarnya yang tidak mencerminkan pluralisme. Contohnya adalah ketika Gamawan berkomentar tentang pemindahtugasan Lurah Susan dan kerja sama Front Pembela Islam (FPI) dengan pemerintah daerah.

"Sementara Dino (dinilai paling tidak pluralistis) karena kata sikap dan kebijakannya yang kebarat baratan," lanjut Boni.

LPI membagi survei ini ke dalam dua kategori, yakni elite lama yang bergerak dalam politik lebih dari 10 tahun dan elite baru yang bergerak dalam politik kurang dari 10 tahun.

Hasilnya, dalam kategori elite lama, Gamawan berada pada urutan yang paling jeblok dengan nilai 2,92. Berada di atasnya adalah Menko Polhukam Djoko Suyanto (2,96), capres Konvensi Demokrat Hayono Isman (3,08), Menko Perekonomian Hatta Radjasa (3,04), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (3,49), dan capres Partai Golkar Aburizal Bakrie (3,55).

Sementara itu dalam kategori elite baru, Dino Patti Djalal berada di urutan buncit dengan nilai 3,09. Menyusul di atasnya Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (3,30), capres Konvensi Demokrat Gita Wiryawan (3,33), Pramono Edhie (3,42), serta pengusaha Chaerul Tanjung (3,52).

Untuk menentukan nilai pluralisme para tokoh ini, LPI menggunakan beberapa indikator, yakni memiliki wawasan keindonesiaan, bersikap moderat, membela hak minoritas, mengusahakan kebijakan pro pluralisme, tidak mencampuradukkan urusan agama dengan politik, dan tegas terhadap ormas radikal berjubah agama.

Survei dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan fokus pada opinion leader survey. Artinya, informan dibatasi pada kelompok masyarakat yang menjadi penentu opini publik seperti pakar, pimpinan media, wartawan, aktivis. dan tokoh masyarakat. Pandangan mereka digali melalui focus group discussion (FGD).

Pandangan-pandangan tersebut kemudian disederhanakan dengan pengukuran kuantitatif melalui metode penskoran dengan rentang 0-10. (Ihsanuddin/Kompas.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

SBY paling tak tegas terhadap ormas garis keras