Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Edy Can
JAKARTA. Wakil Ketua DPR Anis Matta mengatakan, pemerintah harus menunda pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. Menurutnya, moratorium ini sebagai sikap tegas atas kasus pemerkosaan yang menimpa TKI di Malaysia.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengungkapkan, moratorium merupakan salah satu bentuk upaya nyata advokasi hukum kepada TKI. "Peristiwa seperti ini bisa digunakan oleh DPR untuk terus melanjutkan moratorium karena kami di parlemen tidak bisa terlibat secara langsung dalam proses pemantauan di lapangan," katanya, Rabu (14/11).
Dia juga meminta pemerintah melalui Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia menuntaskan kasus yang menimpa warga Indonesia di Malaysia. Sebab, dia mengatakan, negara wajib melindungi warganya dimanapun berada.
Namun, Anis menolak langkah pemutusan hubungan diplomatik sementara dengan Malaysia. Sebab, dia mengatakan, keberadaan Duta Besar Indonesia di Malaysia sangat diperlukan untuk memantau kelanjutan dan perkembangan kemajuan kasus ini.
Dalam sepekan terakhir terungkap ada dua TKI yang diperkosa di Malaysia. Salah satu korban diperkosa oleh tiga petugas polisi Diraja Malaysia. Sementara satu orang lagi diperkosa oleh majikannya.
Pemerintah sudah mengirimkan nota protes ke Malaysia. Selain itu, pemerintah juga sudah memberikan pendampingan bagi korban.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)