Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin Rapat pertama Dewan Pengarah Tim Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat di Istana Wapres, Rabu (16/12).
Dalam kesempatan tersebut Ma'ruf menyebut pemerintah menaruh perhatian yang besar pada Papua.
Hal ini ditunjukkan dengan adanya Inpres 9/2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan Keppres 20/2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Ma'ruf menjelaskan, salah satu isu di Papua yang harus diselesaikan adalah tingkat kemiskinan yang tinggi. Karenanya, dia meminta agar dalam pembangunan Papua, dibutuhkan semangat baru, paradigma baru, dan cara kerja baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Baca Juga: Simak strategi pemerintah melistriki 306 desa di Papua dan Papua Barat
“Kita harus bangun sebuah sistem dan desain baru, cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat,” ujar Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Rabu (16/12).
Ma'ruf menegaskan, tujuan penetapan Inpres 9/2020 adalah untuk mewujudkan masyarakat provinsi Papua dan Papua Barat yang maju, sejahtera, damai dan bermartabat.
“Saya perlu menegaskan kembali bahwa dasar pemikiran dan tujuan penetapan ini adalah dengan mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat,” katanya.
Ma'ruf pun menyebut, dalam pelaksanaan Inpres nomor 9 tahun 2020 tersebut harus mendorong diterapkannya pendekatan kultural dalam kerangka pembangunan. Dia menyebut yang menjadi sasaran prioritas adalah 7 wilayah adat.
Selanjutnya: Inilah daftar 3 daerah dengan biaya hidup termahal di Indonesia
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
