Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Politisi Partai Gerindra yang juga keponakan Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan II, Kamis (18/7).
Ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet punya catatan khusus dari hadirnya wamenkeu baru, yakni Thomas Djiwandono.
Yusuf mengatakan, selama ini baik menteri maupun wakil menteri keuangan banyak dari kalangan teknokrat, namun kali ini berbeda yakni datang dari kalangan partai politik. Menurutnya, yang perlu disoroti ke depan yakni persoalan kapasitas manajamen fiskal.
“Manajemen fiskal ini memang semestinya adalah orang yang punya kapasitas dari sisi teknis, pengalaman tentunya aspek lain-lain seperti akuntabilitas dan integritas,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (18/7).
Baca Juga: Usai Dilantik Jadi Wamenkeu II, Begini Posisi Thomas Djiwandono di Gerindra
Yusuf menjelaskan, kapasitas secara teknis penting dimiliki oleh seorang pemimpin di kementerian, sebab dia harus mengurus anggaran negara. Apalagi, lanjut dia, tantangan untuk mengelola fiskal ke depan itu lebih besar.
“Kita melihat terutama di 2025 - 2027 utang jatuh tempo ada lonjakan sekitar Rp 800 triliun per tahun, itu 2 kali lipat hutang jatuh tempo di 2024 ini. Artinya ruang fiskal relatif lebih sempit,” jelas dia.
Dia bilang, kondisi ini bakal lebih parah bila penerimaan pajak domestik atau domestic reveneu dan kondisi ekonomi domestik sedang lesu, seperti yang tengah terjadi di tahun ini.
“Terefleksi dari pernyataan bu menteri sekarang, dari PPN yang mengalami penurunan, ini seharusnya orang yang lebih kompeten atau paling tidak sama dengan yang ada sekarang,” terangnya.
Lebih lanjut, Yusuf menambahkan, hadirnya Thomas dari latar belakang sebagai bendahara partai, tidak sama dengan pengamalaman sebagai seorang banggar di DPR. Menurutnya, banggar lebih berkompeten sebab telah berkecimpung dengan isu dan manajemen fiskal yang kerap dibahas bersama pemerintah.
"Ini yang menurut pandangan saya ke depan artinya dari sisi fiskal perlu disoroti jadi lebih besar, terutama dari sisi manajemen fiskal dengan pemilihan wakil dari parpol instead of teknokrat," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
