Reporter: Handoyo, Nina Dwiantika | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Komisi XI DPR akhirnya menuntaskan rangkaian uji kepatutan dan kelayakan tiga calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Senin (20/4). Dari hasil rapat internal fraksi secara tertutup, Komisi XI DPR akhirnya resmi memilih Erwin Rijanto sebagai Deputi Gubernur BI. Erwin akan menggantikan Halim Alamsyah yang habis masa jabatannya Juni 2015.
Erwin mengungguli dua kandidat Deputi Gubernur BI lainnya, yakni Dody Budi Waluyo, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola Bank Indonesia dan Hendy Sulistiowati, Direktur Eksekutif Departemen Statistik BI.
Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad mengatakan, Erwin terpilih dari hasil voting terbuka. "Voting terdiri dari 52 orang dari 10 fraksi. Tak hadir satu orang, Ahmad Hatari," kata Fadel, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
Dari hasil voting, Erwin dapat suara paling banyak, yaitu 42 suara. Sementara para pesaingnya, yaitu Dody Budi Waluyo hanya meraih 5 suara dan Hendy Sulistiowati 2 suara dan 4 suara tidak sah. Jadi, total suara sah sebanyak 53.
Fadel menyebutkan, Erwin cocok menjabat Deputi Gubernur BI di bidang moneter dan makro-prudensial karena sejumlah alasan. Antara lain, pemaparan Erwin saat mengikuti fit and propert test yang mendapat respons positif seluruh anggota komisi XI.
Selain itu, Erwin memiliki pengalaman internasional selama berkarir di BI. "Saya optimistis, Erwin dapat bekerja dengan baik dan dapat membawa perbaikan di sektor perbankan," imbuh Fadel.
Dalam fit and proper test, Erwin memaparkan beberapa program bila terpilih sebagai deputi gubernur BI.
Pertama, penguatan fungsi makro prudensial baik di kantor pusat dan daerah. Menurutnya, untuk mengurangi kerentanan sistem keuangan, BI perlu segera memperkenalkan berbagai regulasi seperti bantalan permodalan yang memadai bagi perbankan.
Kedua, program penguatan ekonomi daerah. BI perlu meningkatkan fungsinya sebagai bank sentral dalam pemberdayaan ekonomi daerah.
Erwin bilang, pertumbuhan ekonomi daerah perlu, untuk menggenjot sektor produktif yang bisa memperluas lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan.
Selain itu, BI perlu mengendalikan inflasi lewat ketersediaan bahan pokok dan kelancaran jalur distribusi. "Di bidang moneter, BI bersama pemerintah daerah akan menjaga inflasi sesuai dengan target inflasi yang diharapkan dengan terus mendukung kerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)," janji Erwin.
Kini, ada dua pekerjaan rumah bagi Erwin selama menduduki jabatannya. Pertama, membantu persiapan revisi Undang-Undang (UU) Bank Indonesia dan UU Perbankan. Kedua, membenahi kebijakan moneter di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
