kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Terkait Gelar perkara khusus, Fireworks Ventures Limited mengadu ke Ombudsman


Rabu, 08 Juli 2020 / 20:08 WIB
Terkait Gelar perkara khusus, Fireworks Ventures Limited mengadu ke Ombudsman
ILUSTRASI. Gedung dan kantor ombudsman republik indonesia (ORI) HR Rasuna Said Jakarta Selatan. Suasana jalan raya hr Rasuna Said.Pho KONTAN/Achmad Fazuie 20/1/2015


Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA: Edy Nusantara, kuasa Fireworks Ventures Limited, membuat pengaduan resmi ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait dugaan malpraktek yang dilakukan Birowassidik Badan Reserese Kriminal Polri sehubungan pelaksanaan gelar perkara khusus pada 19 Juni 2020 yang dijadikan acuan untuk menghentikan perkara penggelapan sertifikat PT Geria Wijaya Prestige (GWP).

Dalam surat ke ORI tertanggal 7 Juli 2020 yang salinannya beredar di kalangan wartawan, Rabu (8/7/2020) pada intinya Edy Nusantara meminta pimpinan ORI mengklarifikasi dan menginvestigasi dugaan terjadinya malpraktek dalam gelar perkara khusus yang dilakukan Birowassidik Bareskrim tanggal 19 Juni 2020 terkait dengan Laporan Polisi Nomor: LP/948/IX/2016/Bareskrim tanggal 21 September 2016 tentang dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP yang diduga dilakukan tersangka Priska M. Cahya dan Tohir Susanto.

Dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/694/VII/2020/Dit. Tipidum Bareskrim tertanggal 6 Juli 2020 yang diterima Edy Nusantara selaku pelapor perkara tersebut, pada intinya dinyatakan bahwa merujuk hasil gelar perkara khusus pada Birowassidik Bareskrim Polri tanggal 19 Juni 2020, perkara penggelapan dengan tersangka Priska dan Tohir itu dinyatakan dihentikan karena dinilai bukan tindak pidana.

Baca Juga: Dua bulan posko pengaduan Ombudsman dibuka, Bansos paling banyak dilaporkan

Berman Sitompul, kuasa hukum Edy Nusantara, menilai ada kejanggalan dan keanehan terkait dengan pelaksanaan gelar perkara khusus dan rekomendasi yang diberikan Birowassidik terhadap penanganan perkara penggelapan sertifikat PT GWP yang dilaporkan kliennya.

Dia menjelaskan bahwa berdasarkan janji Dit. Tipidum Bareskrim Polri dalam Rencana Tindak lanjut Perkara yang disebutkan dalam SP2HP ke-5 dan SP2HP ke-6, harusnya tindaklanjut terhadap perkara tersebut adalah melakukan penyitaan dokumen berupa tiga SHGB PT GWP dan dua SHT PT GWP yang dikuasai PT Bank China Construction Bank Indonesia (Bank CCBI), karena  penyidik  telah memperoleh izin khusus penyitaan dari PN Jakarta Selatan Nomor : 16/Pen.Sit/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 Maret 2018, yang sebelumnya dimohonkan penyidik Dit. Tipidum Bareskrim Polri. Penyitaan mana dimaksudkan untuk memenuhi petunjuk Kejaksaan Agung (P-19).




TERBARU

[X]
×