Terimbas corona, pos belanja barang pemerintah turun 18,8% jadi Rp 52,92 triliun

Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Tendi Mahadi

Selama kebijakan ini masih berlangsung, maka dampaknya akan sangat berpengaruh terhadap penurunan pelaksanaan program atau kegiatan pada K/L terkait. Namun demikian, di tengah kontraksi masih terdapat beberapa K/L yang mengalami peningkatan belanja barang.

Diantaranya adalah Kementerian Pertahanan (Kemenhan), peningkatan belanja barang digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan berupa pengadaan peralatan pelayanan kesehatan yang selanjutnya diserahkan ke rumah sakit TNI.

Baca Juga: Kenang bulan Ramadhan, Sri Mulyani: Kita lewati dengan momen tidak biasa

Ada pula Kementerian Agama (Kemenag) yang digunakan untuk pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan untuk Raudhatul Athfal (BOP RA).

Terakhir, peningkatan belanja barang di Kemenkeu digunakan untuk Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BLU-LPDP) dan untuk BLU kelapa sawit.

Suahasil menjelaskan, kontraksi pada realisasi belanja barang ini merupakan hasil dari efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut dia, efisiensi tersebut akan terus berlanjut ke depannya sesuai dengan kondisi pandemi yang sedang dihadapi saat ini.

Baca Juga: Sri Mulyani: Sektor kesehatan dan ekonomi tidak dapat dipisahkan saat pandemi corona

"Pos belanja barang ini, menjadi sumber dari efisiensi anggaran yang sudah mulai kami alihkan untuk mendukung belanja sosial, belanja kesehatan, belanja bantuan sosial, dan juga bantuan untuk dunia usaha," kata Suahasil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News