Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah kembali menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Wakalah Global untuk pembiayaan berkelanjutan (green sukuk) senilai US$ 2 miliar. Meski utang luar negeri pemerintah bertambah, tetapi Ekonom Asian Development Bank Institute Eric Sugandi menilai, penerbitan SBSN ini masih wajar dan dalam koridor pembiayaan defisit APBN.
"Ini tentunya akan tercatat sebagai utang luar negeri baru dalam sulni. Dengan melihat rasio terhadap PDB nominal, risiko utang luar negeri pemerintah masih terkendali," ujar Eric kepada Kontan.co.id, Kamis (14/2).
Lebih lanjut Eric berpendapat, penerbitan SBSN dalam denominasi dollar amerika serikat baik karena tidak melibatkan proses konversi valuta asing terhadap rupiah dan sebalinya. Dia mengatakan, jika denominasinya dalam bentuk rupiah, maka permintaan terhadap rupiah dari investor akan naik jika mereka membeli SBSN. Sementara, jika asing keluar maka permintan terhadap valuta asing atau dollar amerika akan meningkat sehingga rupiah bisa melemah.
Hal yang sama pun diutarakan oleh Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah Redjalam. Dia mengatakan, adanya penerbitan green suku ini memang utang pemerintah akan meningkat.
Tetapi, penerbitan sukuk global ini sudah memperhitungkan pelunasan utang yang jatuh tempo tahun ini dan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Menurutnya, penerbitannya dilakukan untuk menutup defisit APBN 2019.
Pieter menambah, risiko utang luar negeri pemerintah masih sangat terukur. Mengingat peningkatan utang ini tidak banyak mengubah rasio utang pemerintah yang masih berkisar 30% dari PDB. "Dampak positif penerbitan sukuk global ini akan meningkatkan cadangan devisa," terang Pieter.
Ekonom Maybank Myrdal Gunarto pun mengatakan posisi utang luar negeri pemerintah masih aman lantaran rasio utang pemerintah masih rendah dan prospek volatilitas dollar Amerika Serikat terhadap rupiah yang lebih rendah karena The Fed terlihat lebih dovish dalam beberapa tahun ke depan.
Tak hanya itu, dia pun mengatakan adanya utang yang sudah jatuh tempo tahun ini membuat risikonya tak lebih besar. "Utang ini masih manageable," kata Myrdal. Sementara itu, terlepas dari utang luar negeri pemerintah, Eric mengatakan utang BUMN seharusnya mendapat perhatian lebih besar lantaran tercatat sebagai komponen utang swasta dalam Sulni.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
