Reporter: Fahriyadi | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah lama berencana menerapkan sistem Electronic Road Pricing (ERP). Namun, sebelum sistem itu dijalankan, Pemerintah Provinsi DKI dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya berkomitmen untuk menyelesaikan sistem Electronic Registrasion Identification (ERI).
Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya, Komisaris Besar (Pol) Chrysnanda Dwi Laksana menjelaskan, bahwa ERI bakal menjadi satu sistem yang sinergis dan terintegrasi antara Kepolisian dengan beberapa pihak lainnya.
"Fungsi ERI ini salah satunya untuk memberikan jaminan legitimasi dan keabsahan kepemilikan kendaraan bermotor," ujarnya, Jumat (5/7).
Chrysnanda bilang, jaminan legitimasi ini merupakan bagian dari operasional kendaraan bermotor. Selain itu, ERI menjadi indikator forensik kepolisian atas kejahatan pelanggaran, sehingga bisa jadi sistem pengontrol. Ia pun menjamin ERI menjadi sistem layanan informasi prima yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntable, dan informatif.
Selain Sumber Daya Manusia (SDM), lanjut dia, untuk menjalankan sistem ini dibutuhkan regulasi untuk menghimpun data kendaraan dan mengelaborasikannya dengan sistem data pemerintah.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama (Ahok) menyatakan, sekitar akhir tahun ini data yang dimasukkan untuk ERI sudah selesai. Dengan begitu, Ahok memperkirakan, ERP sudah bisa dijalankan pada tahun depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
