kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.180   20,00   0,12%
  • IDX 7.096   112,58   1,61%
  • KOMPAS100 1.062   21,87   2,10%
  • LQ45 836   18,74   2,29%
  • ISSI 214   2,12   1,00%
  • IDX30 427   10,60   2,55%
  • IDXHIDIV20 514   11,54   2,30%
  • IDX80 121   2,56   2,16%
  • IDXV30 125   1,25   1,01%
  • IDXQ30 142   3,33   2,39%

Tentukan nasib anggota DPR, BK rapat di Bogor


Rabu, 05 Desember 2012 / 13:35 WIB
Tentukan nasib anggota DPR, BK rapat di Bogor
ILUSTRASI. Inilah daftar laptop yang mendukung Windows 11 saat rilis , berikut spesifikasinya


Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Edy Can


JAKARTA. Badan Kehormatan DPR akan memutuskan nasib para anggota DPR yang diduga melanggar kode etik. Rencananya, BK DPR akan menggelar rapat di Wisma DPR yang terletak di kawasan Kopo, Bogor, Jawa Barat nanti malam.

Pengambilan keputusan yang dilakukan di luar gedung DPR juga mengundang kecurigaan. Namun, Wakil Ketua BK DPR Siswono Yudhoyhusodo membantah hal tersebut. Dia beralasan sidang tertutup yang digelar Wisma DPR itu karena tempatnya kondusif untuk pengambilan keputusan.

Dia membantah ada deal-deal tertentu lantaran sidang di luar gedung parlemen. "Tempatnya nyaman untuk ambil keputusan. Tidak ada deal-deal tertentu," katanya, Rabu (5/12).

Siswono menerangkan, sidang pengambilan keputusan dilakukan malam hari supaya semua anggota BK DPR bisa hadir. Menurutnya, setiap hari anggota DPR mempunyai acara masing-masing sehingga diharapkan semua anggota hadir saat rapat di malam hari..

Sidang kali ini bersifat tertutup. Siswono mengatakan sidang itu bersifat rahasia. "Saya tidak bisa menyampaikan lebih dulu karena masih dalam proses. Saya tidak ingin berspekulasi," kata Siswono ketika ditanya apakah ada pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPR tersebut.

BK DPR sudah merampungkan penyelidikan atas dugaan pemerasan BUMN. Selain meminta keterangan anggota DPR, BK DPR juga meminta keterangan Menteri BUMN Dahlan Iskan dan direksi BUMN.

Sebelumnya, Dahlan mengungkapkan ada permintaan upeti dari anggota DPR kepada BUMN. Permintaan jatah ini untuk memuluskan pencairan anggaran bagi BUMN tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×