Tekanan Likuiditas Mengintai APBN 2026 di Tengah Lonjakan Belanja Pemerintah

Selasa, 13 Januari 2026 / 08:23 WIB

ILUSTRASI. APBN KiTa Edisi Januari 2026 (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA). Tekanan Likuiditas Mengintai APBN 2026 di Tengah Lonjakan Belanja

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tekanan likuiditas diperkirakan membayangi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, terutama pada awal tahun.

Kebutuhan belanja pemerintah pada kuartal I-2026 diproyeksikan meningkat signifikan, sementara penerimaan negara pada periode yang sama belum akan optimal.

Ekonom Bright Institute Awalil Rizky memperkirakan kebutuhan belanja pada tiga bulan pertama 2026 mencapai sekitar Rp 700 triliun, lebih tinggi dibandingkan realisasi kuartal I-2025 yang sebesar Rp 620,27 triliun.

Di sisi lain, penerimaan negara pada Januari–Februari biasanya masih terbatas, sehingga berpotensi menekan arus kas pemerintah.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah mengamankan likuiditas sejak dini.

Hal ini terlihat dari langkah pemerintah yang masih melakukan lelang surat berharga negara (SBN) pada pertengahan Desember, serta menerbitkan surat utang negara (SUN) melalui skema private placement senilai Rp 18,65 triliun dengan tingkat imbal hasil yang relatif lebih tinggi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan pemerintah memiliki kas sekitar Rp 399 triliun yang sebagian ditempatkan di Bank Indonesia untuk membiayai belanja awal tahun.

Namun, menurut Awalil, angka tersebut perlu dicermati karena belum ada penjelasan resmi apakah posisi kas itu sudah mencakup saldo anggaran lebih (SAL).

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024, SAL per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp 457,5 triliun. Sementara untuk 2025, pemerintah belum merilis data resmi SAL.

Dengan memperhitungkan penggunaan pembiayaan APBN serta potensi sisa lebih atau sisa kurang pembiayaan anggaran, Awalil memperkirakan posisi SAL berada di kisaran Rp 400 triliun.

Meski belum masuk kategori mengkhawatirkan, Awalil menilai likuiditas kas pemerintah belum bisa disebut longgar. Karena itu, pengelolaan kas perlu tetap dilakukan secara ketat agar risiko pembiayaan dapat ditekan.

Sementara itu, Citigroup menilai kombinasi belanja yang ekspansif dan kinerja penerimaan yang belum pulih berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah.

Lonjakan belanja diperkirakan terutama berasal dari pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) serta kebutuhan biaya rekonstruksi pascabanjir di sejumlah wilayah Sumatra.

Dengan kondisi tersebut, Citigroup memperkirakan defisit fiskal Indonesia pada 2026 berpotensi menembus batas aman dan mencapai sekitar 3,5% dari produk domestik bruto (PDB).