Reporter: Grace Olivia | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sistem keuangan Indonesia di sepanjang kuartal ketiga lalu dinilai masih relatif aman dan terjaga. Hal tersebut disimpulkan dari hasil rapat rutin Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang diumumkan hari ini, Kamis (1/11).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, hasil ini diperoleh berdasarkan pemantauan lembaga anggota KSSK terhadap perkembangan perekonomian, moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan, dan penjaminan simpanan selama kuartal-III 2018.
"KSSK memandang di tengah dinamika perekonomian yang cukup tinggi, kondisi (stabilitas keuangan) masih terkendali," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK, Kamis (1/11).
Hal itu ditunjukkan oleh sejumlah indikator, antara lain pertumbuhan ekonomi yang terjaga di atas 5%, inflasi yang stabil pada level rendah. Selain itu, cadangan devisa juga memadai dan volatilitas nilai tukar rupiah pun terkendali.
"Defisit APBN juga mengecil, bahkan hingga September keseimbangan primer lebih baik yaitu hampir mendekati 0 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya," lanjut Sri Mulyani.
Masih dari segi APBN hingga akhir September lalu, pendapatan negara dan hibah tercatat tumbuh sekitar 19% yoy, pendapatan dari perpajakan naik 16,5% yoy, jauh lebih baik dibanding periode sama tahun lalu yang justru negatif 2%. Di sisi lain, belanja negara mencatat kenaikan dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu mencapai 10%.
"Defisit APBN hingga akhir September berada di posisi 1,35% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan tahun lalu 2% dari PDB," kata Sri Mulyani.
Ia menyatakan, dalam outlook APBN sampai akhir 2018, defisit anggaran diproyeksi bakal berada di posisi 1,83% dari PDB. Angka ini lebih rendah dari defisit anggaran yang ditargetkan pemerintah dalam UU APBN 2018 yaitu 2,19% dari PDB.
Adapun, dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar dan mendorong kinerja neraca perdagangan, pemerintah berupaya fokus pada kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Antara lain implementasi B20 yang masih terhambat pada transportasi dan peralatan, peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan kebijakan menaikkan tarif impor pada 1.147 barang konsumsi.
"Tentunya kami akan melihat apakah CAD (current account deficit) ini masih bisa diturunkan melalui measure lain, tidak hanya di sisi impor tapi juga ekspor, dengan cara meningkatkan ekspor, baik yang sifatnya tradisional seperti komoditas maupun ekspor barang-barang baru atau yang disebut national interest account," kata Sri Mulyani.
"Maka itu LPEI kemarin diputuskan akan mendapatkan tambahan modal Rp 2,5 triliun untuk meningkatkan ekspor yang sifatnya non tradisional dan barang-barang yang bisa ditingkatkan produktivitasnya di dalam negeri," lanjut dia.
Di samping itu, ada juga sektor pariwisata dan aktivitas lain yang mendatangkan devisa di dalam negeri yang akan terus dipantau dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
