Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Sri Mulyani Indrawati akhirnya kembali menjadi Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro. Enam tahun lalu, ia digeser dari jabatan Menkeu digantikan Agus Martowardojo.
Kini, Ia kembali ditengah kondisi perekonomian yang lebih sulit. Ketika kondisi ekonomi global sedang dalam kondisi yang lebih buruk, harga komoditas rendah dan pelambatan ekonomi terjadi di sejumlah negara besar.
Kondisi ekonomi dalam negeri juga tidak terlalu baik. Risiko fiskal yang mengancam, terutama adanya potensi penerimaan negara yang tidak akan mencapai target. Di sisi lain, pemerintah mendorong belanja infrastruktur yang lebih besar.
Sejauh ini, jalan keluar yang ditempuh pemerintah untuk menghadapi risiko dari dalam adalah dengan mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak, alias tax amnesty. Namun, bagi Sri Mulyani tax amnesty bukanlah satu-satunya jalan keluar dari msalah fiskal.
Ia tidak ingin menjadikan pengampunan sebagai tujuan utama Kementerian Keuangan.
"Tax amnesty akan menjadi bagian dari seluruh kebijakan fiskal yang ada," kata Sri Mulyani, Rabu (27/7) di Jakarta.
Wanita yang sempat terkait dengan kasus Bank Century ini juga mengaku akan mempelajari berbagai rencana dan kebijakan fiskal yang sudah dikeluarkan. Termasuk kesepakatan yang sudah dibuat pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat terkait berbagai hal, seperti tax amnesty dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam waktu dekat, Ia memilih akan lebih banyak berdiskusi dengan pejabat eselon I di Kementerian Keuangan untuk melihat kondisi yang sebenanrnya yang tengah dihadapi. Termasuk terkait anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L).
Ekonom Samuel Asset Manajemen Lana Soelistyaningsih mengatakan, pergantian posisi Menkeu dari Bambang ke tangan Sri Mulyani cukup mendapat respon positif dari pelaku pasar. Pasar juga optimistis, Sri Mulyani bisa menyukseskan program tax amnesty.
Pengalamannya dalam program sunset policy tahun 2008 lalu dianggap menjadi modal yang besar. Latar belakangnya sebagai Managing Director Bank Dunia dianggap bisa meyakinkan banyak pihak, agar mau ikut repatriasi.
Namun demikian, bukan berarti Sri Mulyani akan menjalani jabatannya dengan mudah. Salah satu tantangan yang akan dihadapi adalah merealisasikan penyerapan anggaran transfer ke derah.
Saat ini, penyerapan dana transfer oleh pemerintah daerah masih menjadi masalah. Berdasarkan data Kemenkeu hingga akhir Juni lalu ada sekitar Rp 200 triliun dana transfer yang mengendap di sejumlah Bank Pembangunan Daerah.
Padahal, dana transfer ke daerah memiliki pengaruh besar bagi pertumbuhan ekonomi. Karena bisa mendorong kegiatan geliat ekonomi di daerah lebih baik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
