Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuzy mengakui, terjadi perbedaan pendapat di tubuh PPP terkait posisi tetap berada di Koalisi Merah Putih atau keluar dan mendukung pasangan Jokowi-Kalla. Meski begitu, ia tidak mempermasalahkan hal tersebut karena pada prinsipnya PPP akan menyeimbangkan pemerintahan.
"Ada keinginan dari sebagian kader juga yang menginginkan PPP berada di pemerintahan, seperti yang sudah-sudah," ujar Romy, panggilan akrabnya, seusai mengikuti upacara Hari Kemerdekaan RI di Lapangan Nusantara Polo Club, Ciriung, Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu (17/8).
PPP kini bergabung dalam Koalisi Merah Putih yang mengusung pasangan Prabowo-Hatta dalam pilpres kemarin. Seusai pilpres, yang menurut penghitungan Komisi Pemilihan Umum dimenangkan pasangan Jokowi-Kalla, Koalisi Merah Putih mendeklarasikan komitmen untuk tetap bersama. Hasil pilpres kini tengah disengketakan di Mahkamah Konstitusi oleh kubu Prabowo-Hatta.
Menurut Romy, perbedaan pendapat yang kini tengah terjadi di internal PPP pernah terjadi juga pada 2004 dan 2009. Ada kubu yang menginginkan PPP untuk masuk ke dalam pemerintahan dan ada juga yang ingin PPP berada di luar pemerintahan.
Ia menyadari tarik-menarik kepentingan ini cukup kuat. "Oleh karena itu, kita akan melakukan sterilisasi tarik-menarik kepentingan itu. Karena, sesungguhnya di presidensial tidak ada istilah oposisi," ujar Romy.
Pada prinsipnya, tambah dia, PPP akan menjadi partner penyeimbang untuk menjalankan pemerintahan ke depan.
Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Hamzah Haz yang juga mantan Ketua Umum PPP mendorong partai berlambang Kabah ini mengalihkan dukungannya kepada Joko Widodo-Jusuf Kalla agar bisa masuk dalam pemerintahan baru. (Arimbi Ramadhiani)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
