Reporter: Grace Olivia | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah menyusun kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020. Tahun depan, pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,3% - 5,6%.
Salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi tersebut, diharapkan pemerintah, berasal dari pertumbuhan investasi yang lebih pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu dalam kisaran 7% - 7,4%.
Perhitungan Kementerian Keuangan, kebutuhan investasi yang harus dipenuhi untuk mencapai pertumbuhan investasi dan ekonomi sesuai target mencapai Rp 5.802,6 triliun sampai dengan Rp 5.823,2 triliun.
“Komposisi dari pelaku investasi berasal dari pemerintah, BUMN, perusahaan non BUMN, PMA (penanaman modal asing), dan pure dari sisi private (swasta),” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR, Kamis (13/6) lalu.
Kendati begitu, Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, pemerintah menetapkan target pertumbuhan investasi yang terlampau tinggi alias over-estimate untuk tahun 2020.
Target pertumbuhan investasi di atas 7% per tahun, menurutnya, tidak realistis di tengah perlambatan ekonomi global dan perang dagang yang belum mereda.
“Tahun depan ada pemilu AS (Amerika serikat). Dikhawatirkan Presiden Trump gunakan trade war sebagai senjata politik. Jadi, kondisi bisa saja mengalami eskalasi, tidak mereda dalam waktu dekat dan berpengaruh ke keputusan investasi,” tuturnya kepada Kontan.co.id, Minggu (16/6).
Asal tahu saja, pemerintah menargetkan penanaman modal asing (PMA) tahun depan berkisar Rp 426,5 triliun - Rp 428,6 triliun, lebih tinggi dibandingkan target tahun ini yang sebesar Rp 420 triliun.
Sementara, Menkeu memperkirakan investasi pemerintah pusat tahun 2020 sebesar Rp 246,7 triliun - Rp 251,4 triliun, meningkat dari target tahun ini yang hanya Rp 215,7 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan, tahun depan pemerintah akan memperkuat belanja modal dalam rangka meningkatkan ekuitas dan investasi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Belanja modal tahun depan diproyeksi pemerintah berada dalam kisaran 1,4% - 1,8% dari PDB.
Namun, investasi yang berasal dari belanja modal pemerintah, menurut Bhima, sulit digenjot lebih tinggi lagi. Hal ini lantaran prospek penerimaan negara, terutama penerimaan pajak, terbilang berat sehingga potensi pelebaran defisit anggaran justru makin besar.
“Sulit menaikkan porsi belanja modal terlalu tinggi karena (target) rasio pajak juga makin berat. Khawatirnya defisit anggaran malah melebar.” ujar Bhima.
Adapun untuk investasi dalam negeri oleh BUMN, Bhima memandang juga cukup berat. Hal ini bahkan diakui oleh Menkeu di mana ruang ekspansi investasi BUMN semakin mengecil, tak lagi mampu menyamai porsi seperti tahun 2018 yang mencapai Rp 502 triliun. Oleh karena itu, investasi BUMN diperkirakan hanya berkisar Rp 471,7 - Rp 473,4 triliun.
Bhima mengatakan, kontribusi investasi BUMN bergantung pada strategi masing-masing entitas apakah akan tetap memacu proyek-proyek infrastrukturnya tahun depan.
Pasalnya, rasio utang BUMN pun telah meningkat pesat selama lima tahun terakhir. “Tambah lagi volatilitas makro pun bisa membuat risiko pendanaan BUMN naik,” pungkasnya.
Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal menilai target investasi yang ditetapkan pemerintah untuk tahun depan tersebut terlalu besar. Dalam catatannya, realisasi PMTB 2018 hanya sebesar Rp 3.444 triliun.
“Artinya perlu tambahan sekitar Rp 2.400 triliun lagi dari tahun lalu. Padahal tambahan PMTB di 2018 hanya Rp 215 triliun dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Faisal.
Sumber investasi, lanjut Faisal, memang mesti mengandalkan sektor swasta dan masyarakat karena anggaran pemerintah sangat terbatas. Namun, ia tak yakin target yang diharapkan pemerintah bisa terpenuhi di tengah perlambatan ekonomi global yang menekan investasi asing.
Menkeu memaparkan, kebutuhan investasi diharapkan dipenuhi sektor perbankan yaitu 8,4%-10,2% dan pasar modal 3,2%. Sementara, kredit perbankan dan hasil penawaran umum saham (IPO) di pasar modal diarahkan sebagai belanja modal.
Untuk itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menargetkan penghimpunan dana dari pasar modal sebesar Rp 192 triliun untuk tahun 2020. Ini lebih tinggi daripada target tahun ini yang hanya Rp 186 triliun.
Dengan target tersebut, maka pasar modal menyumbang sekitar 3,3% dari total kebutuhan investasi tahun depan, lebih tinggi daripada yang diharapkan pemerintah.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara mengakui, kemampuan pemerintah pusat tak akan kuat mendorong pertumbuhan investasi dan ekonomi secara pesat.
Pihak swasta dan masyarakat lah yang diharapkan terpacu terhadap pemenuhan kebutuhan investasi tersebut seiring dengan perbaikan iklim investasi dan pendalaman pasar keuangan dalam negeri.
Sementara, pemerintah daerah juga diharapkan berkontribusi dengan kisaran investasi Rp 293,2 triliun-Rp 310,6 triliun. “Kita selalu minta agar 25% dari dana transfer umum yang diberikan untuk APBD dipakai untuk membangun infrastruktur sehingga menyumbang ke investasi tersebut,” ujar Suahasil.
Adapun, Bhima menyimpulkan, outlook pertumbuhan investasi di tahun 2020 masih lambat. Menurutnya pertumbuhan PMTB di kisaran 5%-6% saja sudah cukup bagus bagi Indonesia tahun depan.
Berdasarkan hitungannya, jika pertumbuhan PMTB mencapai 5%-6% berdasarkan harga berlaku kebutuhan investasi yang diperlukan sekitar Rp 5.382 triliun, sedikit lebih tinggi dibandingkan proyeksi kebutuhan investasi tahun 2019 yaitu Rp 5.277 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
