Reporter: Grace Olivia | Editor: Yudho Winarto
Sumber investasi, lanjut Faisal, memang mesti mengandalkan sektor swasta dan masyarakat karena anggaran pemerintah sangat terbatas. Namun, ia tak yakin target yang diharapkan pemerintah bisa terpenuhi di tengah perlambatan ekonomi global yang menekan investasi asing.
Menkeu memaparkan, kebutuhan investasi diharapkan dipenuhi sektor perbankan yaitu 8,4%-10,2% dan pasar modal 3,2%. Sementara, kredit perbankan dan hasil penawaran umum saham (IPO) di pasar modal diarahkan sebagai belanja modal.
Untuk itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menargetkan penghimpunan dana dari pasar modal sebesar Rp 192 triliun untuk tahun 2020. Ini lebih tinggi daripada target tahun ini yang hanya Rp 186 triliun.
Dengan target tersebut, maka pasar modal menyumbang sekitar 3,3% dari total kebutuhan investasi tahun depan, lebih tinggi daripada yang diharapkan pemerintah.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara mengakui, kemampuan pemerintah pusat tak akan kuat mendorong pertumbuhan investasi dan ekonomi secara pesat.
Pihak swasta dan masyarakat lah yang diharapkan terpacu terhadap pemenuhan kebutuhan investasi tersebut seiring dengan perbaikan iklim investasi dan pendalaman pasar keuangan dalam negeri.
Sementara, pemerintah daerah juga diharapkan berkontribusi dengan kisaran investasi Rp 293,2 triliun-Rp 310,6 triliun. “Kita selalu minta agar 25% dari dana transfer umum yang diberikan untuk APBD dipakai untuk membangun infrastruktur sehingga menyumbang ke investasi tersebut,” ujar Suahasil.
Adapun, Bhima menyimpulkan, outlook pertumbuhan investasi di tahun 2020 masih lambat. Menurutnya pertumbuhan PMTB di kisaran 5%-6% saja sudah cukup bagus bagi Indonesia tahun depan.
Berdasarkan hitungannya, jika pertumbuhan PMTB mencapai 5%-6% berdasarkan harga berlaku kebutuhan investasi yang diperlukan sekitar Rp 5.382 triliun, sedikit lebih tinggi dibandingkan proyeksi kebutuhan investasi tahun 2019 yaitu Rp 5.277 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
