Reporter: Rika Panda | Editor: Edy Can
JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengakui masih ada sekitar lima menara kembar rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang bermasalah. Alhasil, pembangunan rusunawa tersebut belum bisa dimulai tahun 2011 ini.
Direktur Jenderal Cipta Karya Budi Yuwono mengungkapkan, dua dari lima rusunawa itu belum meneken kontrak pembangunan. Dia menjelaskan, kendala utamanya adalah keterlambatan pemerintah daerah dalam menyediakan lahan serta perlengkapan administrasi lainnya. Kendala ini terjadi di Pekanbaru, Cirebon, Bandung dan Jakarta.
Sejatinya, Kementerian PU bersiap membangun 70 twin block rumah susun tahun ini. Biaya pembangunannya setiap unit mencapai sekitar Rp 12 miliar hingga Rp 13 miliar. Sementara, pembangunan 65 rusunawa baru sekitar 20% hingga 30%. Budi menjelaskan pembangunan berjalan lambat lantaran sebagian besar kontrak baru ditandatangani pada bulan-bulan menjelang akhir tahun.
Budi menargetkan pembangunan rusunawa tersebut dapat segera terselesaikan dalam jangka waktu delapan bulan sehingga dapat terbangun pada 2012. Begitu pula dengan lima rusunawa yang tadinya masih bermasalah dengan lahan, dia berharap segera terselesaikan mengingat kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal begitu tinggi.
Direktur Pengembangan dan Pemukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Amwazi Idrus mengatakan rusunawa tersebut merupakan usulan dari pemerintah daerah kepada Kementerian PU untuk dibangun pemukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurut Amwazi, pemerintah pusat akan mengevaluasi dan menverifikasi usulan tersebut berdasarkan kesiapan lahan, infrastruktur, utilitas kesiapan administrasi termasuk daftar penghuni.
Setelah proses pembangunan terselesaikan, rusunawa itu akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah bertanggung jawab agar rusunawa dapat terisi seluruhnya secara maksimal oleh masyarakat, begitu juga dengan proses pemeliharaannya. Bila ada keluhan terhadap rusunawa itu, Amwazi mengatakan hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
Berdasarkan data Ditjen Cipta Karya, selama 2003-2009 Direktorat Jenderal Cipta Karya telah membangun sebanyak 195,5 twin block rusunawa atau sekitar 18.653 unit hunian dengan total aset senilai Rp 4,3 triliun. Sebanyak 164,5 twin block dibangun untuk penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan dan 31 twin block dimanfaatkan sebagai sarana dan prasarana asrama mahasiswa.
Pemerintah menargetkan akan membangun 270 twin block rusunawa dimana masing-masing twinblock terdiri dari 96 unit dengan jumlah alokasi anggaran Rp 12 miliar - Rp 13 miliar per twin block rusunawa hingga 2014 mendatang. Dengan rincian, pada 2010 dibangun sebanyak 40 twin block yang saat ini telah terbangun seluruhnya, 2011 disiapkan untuk membangun 70 twin block dan 2012 sebanyak 48 twin block serta 70 twin block pada 2013 hingga 2014.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
