Reporter: Handoyo | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Pemerintah sudah mendapatkan kesepakatan pembelian beras sebanyak 800.000 ton dari Vietnam dan Thailand yang siap untuk dikirim ke dalam negeri hingga akhir tahun ini.
Jumlah tersebut, masih jauh dari target yang diharapkan sebesar 1,5 juta ton.
Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan, saat ini cukup sulit untuk mendapatkan tambahan impor beras.
Pasalnya, di negara-negara produsen beras pada tahun ini mengalami masa paceklik akibat El-Nino.
Selain di kedua negara tersebut, negara produsen beras lain tidak memiliki stok adalah Myanmar dan Kamboja.
Keputusan pemerintah untuk melakuan impor juga diakui terlambat.
Pemerintah juga pesimis akan dapat memperoleh pengadaan beras sesuai target.
"Kita cenderung sedikit terlambat soal impor beras ini. Karena kita menunda, akhirnya Filipina yang masuk duluan ke pasar dan membeli dalam volume yang besar," ujar Thomas, Rabu (11/11).
Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, impor beras yang dilakukan oleh Filipina mengalami peningkatan yang signifikan.
Tahun ini, impor beras Filipina tercatat mencapai 1,5 juta ton, jumlah ini melonjak dibandingkan rata-rata tahun sebelumnya yang berada dikisaran 500.000-700.000 ton.
Thomas klaim akan bekerja keras untuk mencari alternatif pasar lain yang masih memiliki stok beras.
Beberapa negara yang dilakukan penjajakan antara lain Pakistan, bahkan bila perlu hingga melakukan pembelian hingga Brazil.
Saat ini, harga beras dunia kecenderungannya mengalami kenaikan.
Sekadar menggambarkan, bila pada kuartal II lalu harga beras masih berada dikisaran US$ 340 per ton, namun pada saat terjadi kesepakatan harga beras meningkat menjadi US$ 400 per ton.
Dengan stok yang mulai menipis tersebut, pemerintah akan melakukan konversi yakni dari beras komersiil dengan kualitas premium, dialihkan untuk kebutuhan Kewajiban Pelayanan Umum atau Public Service Obligation (PSO).
Walhasil dengan keputusan tersebut kebutuhan subsidi untuk PSO beras menjadi membengkak.
Thomas mengatakan skema untuk penambahan subsidi untuk PSO beras sedang dalam tahap pembahasan.
Namun sayang dia masih enggan mengatakan detailnya.
"Jadi ini akan memerlukan tambahan subsidi. Dan tim ekonomi sekarang lagi melaksanakan proses dan memenuhi prosedur untuk menjalankan tambahan subsidi untuk memungkinkan pemindahan stok, pergeseran stok dari beras komersial ke beras PSO," kata Thomas.
Direktur Keuangan Perum Bulog Irianto Hutagaol mengatakan, tambahan subsidi akibat pergeseran stok diperkirakan mencapai Rp 1,4 triliun atau setara dengan 700.000 ton.
"Biasanya beras PSO harga pembeliannya menggunakan inpres. Tetapi kali ini tidak. Ditambah dengan selisih (harga premium)," kata Irianto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
