Reporter: Rashif Usman | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah seperti tak satu suara soal merancang defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia di tahun 2025. Tantangan dalam pengelolaan APBN pun dinilai semakin berat di tahun depan.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas meminta agar defisit Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 diturunkan dari target awal yang diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF).
Kementerian PPN/Bappenas meminta target defisit RAPBN menjadi 1,5%-1,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun depan. Angka ini lebih rendah dibandingkan yang tertuang di KEM-PPKF sebesar 2,45%-2,82% dari PDB.
Kendati demikian, pembahasan soal defisit dalam APBN 2025 memang masih sangat dini. Pemerintahan selanjutnya masih bisa mengutak-atik ruang fiskalnya.
Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Pertegas Aturan Kebijakan Defisit APBN 2025
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintahan baru bisa melakukan perubahan postur anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).
Hal ini tertuang melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yang memberi kewenangan kepada presiden terpilih untuk melakukannya perubahan terhadap APBN yang telah disusun pemerintahan Jokowi untuk 2025.
"Namun kami dalam menjalankan tugas hari ini untuk menyusun RAPBN 2025, kita juga terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan tim yang disampaikan Pak Prabowo sehingga kita juga mencoba memahami dan mendesainnya sesuai dengan janji-janji maupun berbagai program," ujar Sri Mulyani saat Rapat Bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Selasa (11/6).
Pihaknya akan tetap menjaga agar APBN terus sehat dan sustainable dalam jangka menengah-panjang supaya bisa tetap menjadi instrumen yang menjawab masalah-masalah pembangunan.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, pemerintahan saat ini memberi tantangan baru bagi pemerintahan mendatang dengan memasang target defisit APBN 2025 mendekati 3%.
"Saya rasa tidak hanya berasal dari nilai tukar rupiah yang mempengaruhi pembiayaan utang, namun juga besarnya belanja APBN untuk mengakomodir program tahun depan. Ini terlihat jelas dari keseimbangan primer yang defisit," kata Nailul kepada Kontan, Kamis (13/6).
Sementara pada tahun-tahun sebelumnya keseimbangan primer ditargetkan positif.
Ia berpendapat, tantangan pengelolaan APBN ke depan sangat berat dengan beban program terlampau besar, disisi lain kemampuan pajak tidak optimal.
Program-program ambisius, lanjut Nailul, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), proyek strategis nasional hingga makan bergizi gratis harus dipikirkan ulang.
"Saya rasa Sri Mulyani ingin mengatakan hal tersebut dalam penyusunan KEM-PPKF 2025 agar berhati-hati dalam pengelolaan utang negara," ujarnya.
Baca Juga: Was-was APBN Jebol! Sri Mulyani Beri Pesan ini Ke Prabowo-Gibran
Dirinya pun sependapat soal angka defisit dari Bappenas yang mematok defisit APBN 1,5%-1,8% dari PDB. "itu angka ideal dalam pengelolaan APBN," ucapnya.
Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets dari Bank Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto melihat, pemerintah ke depan masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan sejumlah program populis dari janji kampanye saat pemilu. Namun, progam-program tersebut mesti dijalankan secara bertahap.
Sebagai contoh, jika program populis dilakukan di wilayah kabupaten/kota dengan pendapatan per kapita terendah di tiap provinsi, "Maka masih akan ada ruang fiskal bagi pemerintah mendatang untuk menjalankan program ini dengan kondisi posisi defisit fiskalnya tidak lebih dari 3% terhadap PDB," kata Myrdal kepada Kontan, Kamis (13/6).
Sementara itu, Ketua Dewan Pakar PAN, Dradjad Hari Wibowo menanggapi sejumlah pihak yang mengkritisi bahwa APBN bisa jebol di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Kenapa ada pihak yang sering mengatakan (APBN) jebol? Ucapan-ucapan itu justru menimbulkan mispersepsi di pasar," kata Drajad kepada Kontan, Kamis (13/6).
Ia menegaskan, pemerintahan Prabowo akan tetap menjaga defisit fiskal, sehingga program yang berjalan nantinya disesuaikan dengan penerimaan negara.
Baca Juga: Permintaan Tambahan Anggaran Kementerian, Ekonom Sebut Defisit APBN Makin Lebar
"Seolah-olah pemerintahan Prabowo tidak disiplin fiskal. Saya tegaskan untuk kesekian kali, defisit akan dijaga ketat. Pelaksanaan program disesuaikan dengan kinerja pendapatan negara. Kuncinya di sana. Belum sama sekali (bahas APBN-P). APBN 2025 saja belum diketok di DPR," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
