Reporter: Grace Olivia | Editor: Khomarul Hidayat
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menindaklanjuti kasus penyaluran dana desa ke desa-desa fiktif. Dana yang sudah telanjur disalurkan akan segera ditarik kembali melalui pemerintah daerah.
Ia menyatakan akan bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menertibkan data desa fiktif.
“Hari-hari ini kita dengar tentang desa fiktif. Saya tidak peduli dengan jumlahnya. Ini menggambarkan fenomena. Jadi, kita semua harus hati-hati,” ujar Menkeu di depan Gubernur, Walikota, Bupati beserta jajaran pada acara "Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020" di Auditorium Chakti Buddhi Bhakti (CBB), Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kamis (14/11) lalu.
Baca Juga: Dana desa naik, pemerintah identifikasi desa penerima
Oleh karena itu, Sri Mulyani menegaskan bagi daerah yang ketahuan ada desa yang tidak legitimate (tidak memenuhi syarat sebagai desa) maka pemerintah akan membekukan dana desanya. Apabila dana desa sudah terlanjur, maka dana tersebut akan diambil kembali melalui pemda masing-masing.
Sri Mulyani menyesalkan upaya beberapa pihak yang mencoba membuat desa baru walaupun belum memenuhi persyaratan agar mendapat dana desa secara langsung.
Apalagi tahun 2020, alokasi dana desa naik Rp 2 triliun menjadi sebesar Rp 72 triliun dengan perhitungan alokasi berdasarkan jumlah desa. Oleh karena itu, pemerintah akan terus menertibkan desa yang tidak memenuhi syarat tersebut.
Baca Juga: Serahkan DIPA dan transfer ke daerah, Jokowi perintahkan segera mulai tender
Sri Mulyani juga menyesalkan terjadinya fenomena ini karena seharusnya Dana Desa yang ditransfer secara langsung oleh pemerintah pusat dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat desa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
