Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Khomarul Hidayat
Senada, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai pemotongan gaji PNS tidak terlalu efektif. Apabila ada pemotongan, akan lebih baik bila yang potong adalah tunjangan pegawai.
"Tunjangan jabatan itu kan lebih dari cukup. Minimal pejabat berempati dan berinisiatif untuk meningkatkan anggaran perlindungan ke masyarakat," ujar Enny.
Pemotongan tunjangan ini, kata Enny, disesuaikan dengan masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah. Apabila masa PSBB ini selesai, maka pemotongan tunjangan bisa dihentikan.
Namun, apabila para pejabat tidak ingin gajinya dipangkas, mereka harus benar-benar mengalokasikan uang rakyat untuk kepentingan rakyat juga. Selain itu, Enny menyarankan agar kartu prakerja sementara ditiadakan.
Lalu, anggarannya bisa langsung dialokasikan untuk masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dikarenakan data pegawai yang di-PHK sudah jelas, Enny menyarankan agar pemerintah bisa menggunakan data tersebut.
"Alangkah baiknya ada empati, tapi minimal kalau pun nggak ya itu tadi anggaran-anggaran perlindungan sosial milik negara yang katanya didedikasikan untuk mitigasi Corona harus benar-benar mampu memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak," kata dia.
Baca Juga: Kemendag potong anggaran Rp 731,7 miliar untuk tangani Covid-19
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
