/2026/06/30/1189866225.jpg "Tak Hanya RI, Negara-negara Asia Tenggara Kini Berebut Biofuel")
Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Di tengah ketidakpastian pasokan energi global, negara-negara di Asia Tenggara semakin agresif memperbesar penggunaan biofuel sebagai bagian dari strategi ketahanan energi.
Dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia, Malaysia, Thailand, hingga Vietnam sama-sama meluncurkan atau memperluas program pencampuran bahan bakar nabati, meski dengan komposisi dan pendekatan yang berbeda.
Percepatan tersebut terjadi ketika volatilitas harga energi dunia masih dipengaruhi dinamika geopolitik internasional.
Ketergantungan yang tinggi terhadap impor minyak membuat banyak negara di kawasan berupaya memperbesar pemanfaatan sumber energi domestik, sekaligus mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan energi.
Indonesia menjadi negara dengan langkah paling agresif melalui implementasi biodiesel B50 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026.
Sementara itu, Malaysia menaikkan mandat biodieselnya menjadi B15, Thailand memperkuat penggunaan biodiesel B20 dan gasohol E20, sedangkan Vietnam mulai memperluas penggunaan bensin E10 secara nasional.
Meski menggunakan bahan baku dan bauran yang berbeda, arah kebijakannya relatif serupa, yakni mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor sekaligus meningkatkan pemanfaatan komoditas pertanian dalam negeri.
Baca Juga: B50 Mulai Diterapkan 1 Juli 2026, Kementan Pastikan Pasokan Biodiesel Aman
Indonesia melangkah ke B50
Indonesia menjadikan biodiesel sebagai salah satu instrumen utama dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
Program B50 merupakan kelanjutan dari kebijakan B35 dan B40 yang telah diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya.
Dalam skema ini, bahan bakar solar dicampur dengan 50 persen biodiesel berbasis minyak nabati, terutama minyak sawit, sehingga porsi energi terbarukan menjadi lebih besar dibandingkan program sebelumnya.
Pemerintah menyatakan implementasi B50 tidak hanya bertujuan mengurangi impor solar, tetapi juga memperbesar pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan implementasi B50 mampu menghemat devisa lebih dari Rp 157 triliun sepanjang 2026 melalui pengurangan impor solar.
Selain itu, kebijakan tersebut juga diharapkan meningkatkan nilai tambah industri sawit, memperluas penyerapan tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca.
Di sisi teknis, pemerintah telah melakukan serangkaian uji laboratorium dan uji lapangan pada berbagai sektor, mulai dari kendaraan, alat pertanian, pertambangan, perkeretaapian, hingga pembangkit listrik.
Hasil pengujian tersebut menjadi dasar pemerintah menerapkan B50 secara nasional mulai awal Juli 2026.
Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga menjelaskan bahwa peningkatan kadar biodiesel selalu diikuti penyempurnaan spesifikasi biodiesel murni yang digunakan, sehingga aspek kualitas bahan bakar tetap dijaga ketika kandungan biodiesel meningkat.
Tantangan tidak berhenti pada produksi
Meski demikian, implementasi biodiesel dengan kandungan lebih tinggi juga membawa tantangan baru dari sisi teknis.
Kalangan akademisi mengingatkan, karakteristik biodiesel berbeda dengan solar berbasis fosil.
Perbedaan tersebut memengaruhi sifat fisik maupun kimia bahan bakar sehingga berpotensi memengaruhi sistem pembakaran, injeksi bahan bakar, hingga umur komponen mesin apabila tidak diantisipasi melalui rekayasa teknis yang memadai.
Beberapa karakteristik seperti densitas yang lebih tinggi, viskositas yang meningkat, kemampuan menyerap air, hingga potensi pembentukan endapan pada suhu rendah menjadi aspek yang perlu dimitigasi melalui pengendalian kualitas bahan bakar, penggunaan aditif, serta penyesuaian sistem mesin.
Karena itu, implementasi biodiesel tidak hanya bergantung pada ketersediaan bahan baku, tetapi juga kesiapan rantai distribusi, penyimpanan, dan teknologi kendaraan yang menggunakannya.
Baca Juga: Implementasi B50 1 Juli 2026, Gapki: Kebutuhan CPO Capai 1,74 Juta Ton untuk 6 Bulan
