kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Tahun depan, pemerintah evaluasi iuran BPJS Kesehatan


Selasa, 13 November 2018 / 17:33 WIB
Tahun depan, pemerintah evaluasi iuran BPJS Kesehatan
ILUSTRASI. BPJS Kesehatan


Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus berupaya membenahi masalah defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tahun depan, pemerintah menimbang penyesuaian iuran BPJS Kesehatan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah sudah saatnya mempertimbangkan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan. "Mungkin tahun depan harus ada evaluasi ulang preminya," jelas dia saat ditemui di kantornya, Selasa (13/11).

Namun, evaluasi iuran tersebut akan dilakukan paling tidak sesuai pemilihan umum (pemilu) capres dan wapres. Ini untuk menghindari kegaduhan di tahun politik. "Ya mungkin, setelah pemilu ya," tambah Presiden.

Tak hanya penyesuaian iuran, JK juga mengatakan evaluasi juga dilakukan terhadap pelayanan BPJS Kesehatan. Sebab, mau tidak mau harus ada pembatasan pelayanan. "Kalau tidak terbatas (pelayanannya) maka akan terjadi seperti Yunani (krisis)," jelas dia.

Evaluasi juga dilakukan terhadap peranan daerah agar daerah ke depan juga memiliki tanggung jawab terhadap defisit BPJS kesehatan. Catatan saja, berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setidaknya hingga akhir 2018, defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 10,98 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×