Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR untuk membahas rencana kerja pemerintah tahun anggaran 2022. Tercatat, pagu indikatif Kementerian PUPR mencapai Rp 100 triliun.
Pagu indikatif tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tanggal 29 april 2021.
"Pagu indikatif Kementerian PUPR adalah Rp 100,46 triliun," ujar Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V, Rabu (2/6).
Baca Juga: Menteri PUPR targetkan bypass Bandara Lombok rampung September 2021
Basuki mengatakan, jumlah pagu indikatif itu belum termasuk anggaran untuk pembangunan ibu kota negara (IKN). Saat ini pihaknya tengah mempersiapkan desain dan groundbreaking terkait IKN tersebut.
"IKN kami sedang mempersiapkan groundbreaking-nya istana, jalan, air, drainase. Kami sedang siapkan desainnya menunggu pengesahan undang-undang (IKN) nya dari DPR," ujar dia.
Lebih lanjut Basuki mengatakan, pagu indikatif Rp 100,46 triliun dialokasikan untuk sejumlah program kerja. Di antaranya, untuk belanja operasional pegawai sebesar Rp 2,87 triliun; belanja operasional barang sebesar Rp 2,23 triliun; dan anggaran pendidikan Rp 4,56 triliun.
Selain itu, alokasi untuk pemeliharaan sarana/prasarana dan jaringan terdiri dari pemeliharaan rutin, berkala, rehabilitasi, dan cadangan darurat bencana sebesar Rp 22,45 triliun.
Kemudian alokasi untuk kontrak tahun jamak yang diterbitkan sampai dengan Maret 2021 sebesar Rp 29,82 triliun. Serta pelaksanaan tugas dan fungsi dan prioritas nasional berlanjut seperti belanja operasional dan padat karya sebesar Rp 15,64 triliun.
Jika dilihat dari per sektor, alokasi anggaran untuk bidang sumber daya air sebesar Rp 41,04 triliun. Di antaranya untuk pembangunan 37 bendungan, pembangunan irigasi seluas 5.000 hektare, dan pembangunan pengendali banjir sepanjang 100 Km.
Lalu, alokasi anggaran untuk bidang bina marga sebesar Rp 39,7 triliun. Diantaranya digunakan untuk pembangunan dan duplikasi jembatan, pembangunan jalan sepanjang 239 Km, penanganan mendesak dan tanggap darurat.
Baca Juga: Pemerintah bakal melelang proyek Jalan Tol JORR III tahun ini
Kemudian, alokasi anggaran untuk bidang cipta karya sebesar Rp 12,5 triliun; bidang perumahan sebesar Rp 5 triliun; serta dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sebesar Rp 2,22 triliun.
Di samping itu, dari jumlah alokasi anggaran, di antaranya diusulkan untuk program padat karya mencapai Rp 13,6 triliun. Hal tersebut antara lain untuk padat karya bidang jalan dan jembatan, sumber daya air, perumahan dan permukiman.
Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan kenaikan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
