Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pada tahun depan rasio utang berada pada kisaran 36,67% sampai 37,97% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Hal ini tercantum di dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2021, yang disampaikan Sri Mulyani kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) pada hari ini, Selasa (12/5).
Baca Juga: Sri Mulyani: Program pemulihan ekonomi nasional berjalan sampai tahun depan
"Kebijakan makro fiskal di tahun 2021, dirumuskan sebagai kebijakan fiskal ekspansif konsolidatif dengan defisit pada kisaran 3,21% hingga 4,17% terhadap PDB, beserta rasio utang diperkirakan pada kisaran 36,67% hingga 37,97% terhadap PDB," ujar Sri Mulyani di dalam agenda rapat paripurna DPR RI, Selasa (12/5).
Kemudian, untuk menjaga rasio utang tetap terjaga, Sri Mulyani mengatakan kebijakan pembiayaan di tahun depan akan dilakukan secara terukur dan berhati-hati, dengan terus menjaga sumber pembiayaan yang berkelanjutan.
Di dalam upaya tersebut, pemerintah telah dan akan terus mendorong peran swasta di dalam pembiayaan pembangunan melalui kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Termasuk di dalamnya mendorong penerbitan instrumen pembiayaan kreatif lainnya.
Baca Juga: Sri Mulyani asumsikan belanja negara tahun 2021 sebesar 15,17% dari PDB
Selanjutnya, pada tahun depan kebijakan pembiayaan akan diarahkan untuk mendukung countercyclical dalam upaya stabilisasi ekonomi. Pada upaya tersebut, beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut.
Pertama, peningkatan akses pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), UMi, dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kedua, pendalaman pasar efisiensi cost of borrowing, serta efektivitas quasi fiskal untuk akselerasi daya saing dan peningkatan ekspor.
Baca Juga: Pertumbuhan ekonomi diasumsikan 4,5%-5,5%, ini kerangka ekonomi makro di 2021
Ketiga, dukungan restrukturisasi BUMN, penguatan BLU, dan sovereign wealth funds untuk mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi pembangunan.
"Pembiayaan akan dilakukan secara terukur dan berhati-hati, dengan terus menjaga sumber pembiayaan yang berkelanjutan agar rasio utang terjaga dalam batas yang aman," kata Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
