/2026/03/21/1122088034.jpg "Tahan Kenaikan Yield SBN, Purbaya Suntik Likuiditas Rp 100 Triliun ke Perbankan")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali mengambil langkah intervensi untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dengan menyuntikkan likuiditas sebesar Rp 100 triliun ke perbankan.
Tambahan dana tersebut diharapkan mampu meredam kenaikan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) yang mulai menanjak menjelang Lebaran 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, Kemenkeu sudah menambah sekitar Rp 100 triliun ke sistem perbankan, khususnya bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Jakarta, pada pertengahan Maret 2026 atau sekitar sepekan sebelum Hari Raya Idul Fitri.
Langkah ini dilakukan untuk menahan kenaikan yield SBN tenor 10 tahun yang saat ini telah mencapai 6,84% atau mendekati 7% per 25 Maret 2026.
Baca Juga: WFH 1 Hari dalam Sepekan untuk ASN-Swasta, Mendagri: Tunggu Arahan Presiden
“Dana Rp100 triliun itu supaya bank bisa beli obligasi (SBN). Kalau bank beli bond (SBN), yield bisa ditekan turun lagi,” ujar Purbaya kepada awak media di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026).
Menurutnya, tambahan likuiditas ini memang tidak besar, namun cukup untuk mencegah lonjakan yield yang terlalu tajam. Ia menyebut kenaikan yield sebesar 0,1% hingga 0,4% saja sudah mencerminkan adanya tekanan likuiditas di sistem perbankan.
Purbaya mengaku keputusan penyuntikan dana diambil setelah melihat indikasi kekurangan likuiditas di perbankan. Sebelumnya, pemerintah juga telah menempatkan dana sekitar Rp 200 triliun, sehingga total injeksi likuiditas saat ini mencapai sekitar Rp 225 triliun, mengingat Rp 75 triliun sudah ditarik pada awal tahun.
“Saya cek, ternyata bank memang kekurangan likuiditas. Jadi kita tambah lagi ke sistem. Kita jaga likuiditas ini dengan serius,” jelasnya.
Dana tersebut ditempatkan secara fleksibel di sejumlah bank, dengan fokus awal pada bank-bank yang berada dalam kendali pemerintah. Salah satunya, Bank DKI disebut menerima alokasi sekitar Rp 2 triliun.
Baca Juga: Harga Minyak Naik, Beban Anggaran Subsidi BBM Bisa Bengkak Puluhan Triliun
Adapun untuk bank swasta, Purbaya menyebut penyaluran dana belum dilakukan, hal ini mengingat Pemerintah masih berhati-hati dan akan mempertimbangkan penyaluran ke bank swasta yang dinilai sehat.
“Yang bisa kita kendalikan dulu. Nanti kalau bank swasta mau, akan kita buka, tapi yang sehat,” katanya.
Ia menambahkan, langkah ini juga didorong oleh kebutuhan menjaga keseimbangan likuiditas, seiring pertumbuhan uang primer (M0) yang mencapai sekitar 14% pada Februari. Selain itu, kenaikan yield di Maret menjadi sinyal perlunya tambahan pembeli di pasar SBN.
“Kalau mau menekan yield, harus ada pembeli. Karena itu kita dorong likuiditas ke perbankan,” imbuhnya.
Ke depan, Purbaya menyebut pihaknya akan terus memantau kondisi pasar keuangan dan siap mengambil langkah lanjutan jika diperlukan guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan biaya utang negara tetap terkendali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
