Reporter: Grace Olivia | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Arilangga Hartarto merancang Program Prioritas (Quick Wins) dan Program Kerja 2020-2024 di bidang perekonomian.
Terdapat empat kelompok program prioritas yang disasar. Pertama, program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (Growth). Kedua, program untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan (Inklusif).
Ketiga, program untuk mendukung keberlanjutan ekonomi (Sustainability). Keempat, program untuk meningkatkan daya saing ekonomi (Competitiveness). Setidaknya, ada 15 usulan Program Prioritas yang diharapkan tuntas dalam jangka pendek yaitu enam bulan ke depan.
Baca Juga: Ekonom: Cadangan devisa butuh sokongan yang lebih kuat
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, salah satu prioritas Kementan dalam waktu tiga bulan ke depan yang dipresentasikan kepada Menko Airlangga dalam rapat koordinasi hari ini ialah program penyatuan data pangan.
“Data harus satu sehingga data yang dipegang Presiden, Gubernur, Bupati, Camat sampai kepala desa, semua kementerian sama. Termasuk masalah lahan dan produksi,” tutur Syahrul.
Selama ini, perbedaan data pangan antara Kementan dengan kementerian atau lembaga lainnya selalu menjadi persoalan. Di periode sebelumnya, perbedaan data pangan ini kerap memicu kegaduhan. “Secara teknis semua masalah yang melibatkan kebijakan yang menyentuh aspek paling dasar bagi rakyat tidak ada lagi yang kontradiktif ke depan,” tuturnya.
Sementara, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengungkap, prioritas Kemendag ialah meningkatkan target ekspor dan menyelesaikan berbagai perjanjian dagang. “Kita akan selesaikan perjanjian dengan luar negeri, meningkatkan produksi dalam negeri untuk menambah target nilai ekspor tahun depan,” kata Agus.
Adapun, Menko Airlangga memberi tenggat sepuluh hari ke depan untuk setiap kementerian teknis mengelaborasi program-program prioritasnya bersama dengan eselon I masing-masing. “Sepuluh hari dari sekarang kita rencanakan rakor lagi,” tegasnya.
Baca Juga: Kemenko perekonomian rumuskan 15 program prioritas perekonomian, ini rinciannya
Adapun, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Shinta Kamdani sebelumnya menilai pemerintah sejatinya telah memahami titik-titik persoalan perekonomian serta solusi yang dapat memperbaikinya untuk periode ke depan. Contohnya, permasalahan perizinan yang rumit dan menghambat yang akan diatasi dengan penerbitan Omnibus Law dalam waktu dekat.
“Tinggal bagaimana pendelegasian pada setiap kementerian teknis ini bisa berjalan. Selain itu juga catatannya integrasi antara kebijakan pusat ini dengan daerah supaya bisa terimplementasi,” tutur Shinta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
