Sumber: Kompas.com | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peneliti Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah memaparkan hasil surveinya terkait respons publik terhadap susunan Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf. Dedi mengatakan, menteri yang dinilai paling tidak tepat berada di pos kementeriannya yaitu Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
Sebanyak 15,2% responden menjawab Luhut sebagai menteri yang tak tepat di posisinya. Kemudian, sebesar 14,7% publik menilai, mantan Kapolri Tito Karnavian tak tepat mengisi posisi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Artinya orang yang bagus, tapi tidak sesuai dengan posisi kementeriannya yang didapatkan di sini adalah Pak Luhut binsar Panjaitan 15,2% juga tinggi adalah Pak Tito Karnavian," kata Dedi dalam dalam diskusi Efek Milenial di Lingkaran Istana, Sabtu (23/11).
Baca Juga: Sambut hari guru, ini pesan Mendikbud Nadiem kepada guru seluruh Indonesia
Dedi mengatakan, 12% publik menilai, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate tidak tepat berada di pos Kemenkominfo. Kemudian, 8,2% publik menilai, Nadiem tidak tepat berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
"Sementara itu, ada juga yang menurut saya menarik, Nadiem Makarim. Dia dianggap sebagai tokoh publik yang baik sekali tapi, begitu disandingkan dengan Kementerian Pendidikan banyak yang meragukan," ujar dia.
Baca Juga: Mendagri minta daerah akomodir visi besar Jokowi
Dedi mengatakan, survei ini dilakukan pada 30 Oktober-2 November 2019 dengan responden yang tersebar di 27 provinsi di Indonesia. Survei ini, kata dia, menggunakan metode purposive sampling dalam penarikan sampel.
Selain itu, survei melibatkan 800 responden dengan margin of error +/- 4,5% (pada tingkat kepercayaan 95%). "Pengumpulan data wawancara jaringan menggunakan kuesioner, berbasis teknologi informasi modern," ucap dia. (Haryanti Puspa Sari)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Survei IPO: Luhut, Tito Karnavian, hingga Nadiem Makarim Dinilai Tak Tepat di Kementeriannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
