Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hasil survei nasional Cyrus Network menunjukkan sekitar 84% responden ingin perkantoran dibuka lagi. Sebab masyarakat ingin bekerja kembali, atau kembali melakukan usaha dan aktifitas perekonomian.
"Meski harus dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat, publik tampak ingin segera kembali beraktivitas di luar rumah secara penuh. Ini bukan sekadar faktor kejenuhan, tetapi juga tuntutan ekonomi," ujar CEO Cyrus Network dalam keterangannya, Senin (27/7).
Baca Juga: Pemerintah siapkan 5 tema kebijakan tangani corona, apa saja?
Tidak hanya perkantoran, sebanyak 80% responden ingin sekolah-sekolah, mulai dari TK sampai SMA dibuka kembali untuk kegiatan belajar mengajar. Bahkan untuk perguruan tinggi angkanya tidak jauh beda. Sebanyak 78% responden setuju jika kampus-kampus dibuka kembali.
Meskipun sempat memancing kontroversi, keputusan pemerintah untuk kembali membuka aktivtas sosial dan ekonomi ternyata sangat didukung masyarakat. New normal atau kemudian disebut dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) didukung oleh 77% responden. Bahkan 41,3% di antaranya menyatakan sangat mendukung. Sebab kebijakan ini dinilai sejalan dengan kebutuhan sosial, ekonomi, dan finansial masyarakat (73%). Yang menentang dibukanya AKB ini hanya sekitar 22% saja.
"Perdebatannya seolah-olah terlihat sengit di media maupun media sosial karena yang 22% ini bisa jadi sangat vokal, dan punya akses lebih banyak untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka," ujar Eko Dafid.
Selain sektor pekerjaan dan pendidikan, publik juga mendukung jika pusat perbelanjaan, restoran-restoran dan warung tradisional dibuka kembali. Sekitar 73% responden setuju dengan pembukaan kembali pusat-pusat pembelanjaan, dan 84% setuju jika restoran dan warung dibuka kembali.
Baca Juga: Karyawan BCA dan CITI di SCBD positif Covid-19, begini penjelasannya
Eko Dafid mengatakan, sepertinya perasaan dan pikiran publik dalam hal ini sejalan dengan pikiran pemerintah. Jika kegiatan ekonomi dan AKB tidak dibuka, maka gelombang PHK akan menghantui pemerintah. Pemerintah tentu akan kesulitan membendung gelombang pengangguran jika aktifitas ekonomi dihentikan. Begitu juga dengan opini publik. Hampir 50% responden tidak yakin jika pemerintah bisa membendung gelombang PHK jika aktifitas ekonomi tidak dibuka kembali.
Langkah hati-hati pemerintah, dan kebijakan-kebijakan yang tidak mudah terpengaruh oleh teriakan segelintir orang, akhirnya menghasilkan apresiasi yang positif dari masyarakat.
Hal itu terlihat dari tingkat kepuasan terhadap lembaga-lembaga pemerintah yang terkait secara langsung dalam penanganan dan pengendalian covid 19, mulai dari Presiden sampai pemerintah kabupaten/kota.
Lembaga-lembaga negara ini mendapatkan skor kepuasan yang tinggi dari publik. Rata-rata skor kepuasan pemerintah kabupaten/kota, provinsi, sampai Presiden berkisar antara 6.96 sampai 7,24 dengan jumlah publik yang mengapresiasi ketiga institusi negara tersebut berkisar antara 78% hingga 81%.
Baca Juga: Dari DKI Jakarta hingga Jawa Timur, ini 8 provinsi prioritas penanganan wabah corona
Bahkan untuk Kementerian Perhubungan, yang beberapa kali menuai polemik karena membuka akses transportasi darat-laut dan udara pada saat menjelang lebaran, juga mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat. Sebanyak 68% masyarakat puas dengan kinerja kementerian perhubungan dalam kaitannya dengan penanganan covid dan menghidupkan perekonomian.
Survei ini dilaksanakan oleh Cyrus Network pada tanggal 16-20 Juli 2020. Cyrus Network juga melibatkan Guru Besar IPB, Prof. Dr Khairil Notodiputro dan pengamat kebijakan publik Untirta, Riswanda Ph.D sebagai tim ahli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
