Survei CELIOS: Satu Tahun MBG, 65% Masyarakat Sebut Tak Ringankan Beban Keluarga

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis hasil Evaluasi Satu Tahun Proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) karena adanya urgensi mekanisme pengawasan secara independen yang layak untuk kebijakan yang memakan anggaran jumbo.

Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar menyebut, persoalan utama MBG adalah belum adanya evaluasi kebijakan yang kredibel dan berbasis data.

Ia mengungkapkan, pemerintah terus mengampanyekan klaim keberhasilan program MBG dengan menonjolkan angka cakupan, mulai dari 36,7 juta siswa hingga 1,41 miliar porsi makanan yang telah didistribusikan.

“Namun indikator-indikator tersebut tidak lebih dari output administratif, bukan ukuran dampak nyata kebijakan,” tutur Media dalam keterangannya, dikutip Jumat (19/12/2025).

Ia mengungkapkan, klaim keberhasilan MBG hingga 99,99% yang disampaikan Presiden justru berisiko menyesatkan publik. Menurutnya, tanpa indikator outcome yang jelas, klaim tersebut tidak dapat dijadikan dasar bahwa program benar-benar berhasil meningkatkan gizi, kesehatan, atau capaian belajar anak.

Satu tahun berjalan, CELIOS belum menemukan program MBG belum menjawab persoalan utama keluarga, belum optimal meningkatkan gizi anak dan belum menciptakan stimulus lapangan kerja, karena pekerjaan baru yang muncul lewat program MBG justru malah menggantikan lapangan kerja yang sudah ada.

“Harus ada evaluasi total program MBG. Tahun depan, anggaran jumbo Rp 335 triliun akan dialokasikan ke program ini. Apabila kekacauan program MBG ini terus berlanjut, ini akan jadi skandal fiskal di kemudian hari.” Ujarnya.

Peneliti CELIOS, Isnawati Hidayah menyampaikan, mayoritas responden atau 65% menyatakan MBG tidak berdampak positif untuk meringankan beban ekonomi keluarga.

Bahkan sejumlah 73% masyarakat juga lebih memilih bantuan langsung tunai dibanding MBG. Termasuk dalam dampak efektif anak, separuh lebih responden mengatakan bawah MBG tidak membuat anak lebih fokus dan aktif, serta lebih rajin. Secara empiris, orang tua juga merasa tidak adanya kenaikan berat badan.

Selanjutnya, Peneliti CELIOS Bakhrul Fikri juga mengungkapkan, survei menunjukkan 4 dari 5 ahli gizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bekerja dengan durasi lebih dari 8 jam per hari.

“Ini bukan hanya, tidak menciptakan pekerjaan yang berkualitas tapi sudah termasuk dalam penindasan pekerja. Ahli gizi yang bekerja overworked tidak akan menghasilkan kualitas pengawasan gizi yang memadai. Pastikan hak dan kualitas kerja pekerja di SPPG,” ungkapnya.

Selain itu, Bahhrul juga menyebut, tata kelola Program MBG pasca disahkannya Perpres No. 115 tahun 2025 nyatanya belum membenahi desain penyelenggaraan yang masih eksklusif, koruptif, dan tak transparan.

“Kami tidak memahami kenapa program MBG senilai Rp 335 triliun ini terus jalan tanpa mekanisme audit yang ketat. Bayangkan dengan alokasi anggaran yang sama, masyarakat terdampak bencana alam di Sumatera akan lebih cepat pulih dan merasakan hadirnya negara,” tambahnya.

Sejalan dengan itu, Peneliti CELIOS, Jaya Darmawan juga mengungkapkan, program MBG telah mengorbankan peluang investasi pencegahan stunting apabila Rp 24,7 T anggaran kesehatan tidak diutak-atik. Investasi yang hilang di masa depan bisa mencapai Rp404 Triliun.

Hasil survei CELIOS menemukan bahwa, MBG juga menyebabkan predatory budgeting anggaran pendidikan sehingga menghilangkan peluang mensejahterakan guru honorer dan memastikan stabilitas program beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah.

“Stop penggunaan anggaran kesehatan dan pendidikan untuk MBG, serta segera lakukan realokasi anggaran kembali ke program yang lebih berdampak,” tegasnya.

Temuan lain dalam laporan CELIOS mengungkap bahwa MBG mengancam 747 jenis pangan lokal akibat pendekatan penyeragaman pangan yang akan meningkatkan kerentanan pangan nasional dan berpotensi meningkatkan harga pangan.

Maka dari itu, CELIOS merekomendasikan agar Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan standar menu nasional berbasis pangan lokal, segar, tidak ultra-processed food, dan memiliki kandungan gizi yang cukup.